Feeds:
Posts
Comments

Archive for June, 2009

Oleh Miftakhul Huda, S.H.

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

(Praktisi Hukum di Surabaya)

PENDAHULUAN

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[1] Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita dalam beberapa putusannya.

MK dilahirkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat mustahil inkonstitusional.

Sebaliknya yang berpandangan progresif memandang UU, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan dengan UUD harus dikalahkan berdasarkan hirarki norma hukum UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UU dapat di ganggu-gugat karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (legal sovereignty) kedua sehingga harus tunduk dengan produk pemegang kedaulatan hukum pertama yakni UUD 1945 dan Tap MPR.

Sejak kemerdekan Indonesia UU diperlakukan “sakral”, termasuk UUD 1945 dan Tap MPR. Secara tegas UU dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. MPR satu-satunya yang berhak menguji dengan anggapan sesuai struktur ketatanegaraan. Sehingga MPR menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara dengan pembatalan praktikal.[2] Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah wewenang MA menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah UU melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan langsung.

Kekuasaan MPR menguji UU meskipun dibenarkan, akan tetapi memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji UU pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.[3]

MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai UUD 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan sendiri oleh pembentuk UU, bukan oleh MPRS.[4]

Ditetapkannya lembaga tersendiri di luar MA, berdasarkan pemikiran mengatasi kelemahan-kelemahan di atas dan konsekuensi dianutnya dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan paham pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances antarlembaga negara. Paham pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem parlem dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung termasuk soal judicial review.

Dalam menjalankan kewenangan menguji konstitusionalitas UU, MK banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum formilnya khususnya masalah ultra petita. Pihak yang menolak ultra petita menganggap MK telah memasuki ranah legislatif, tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi berbagai kritikan menegaskan putusan MK boleh saja memuat ultra petita jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari UU) dan larangan putusan mengandung ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan membenarkan ultra petita di MK, asal saja dalam permohonan judicial review meminta keadilan (ex aequo et bono).[5]

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

Walaupun aborsi (abortus) banyak terjadi di lingkungan kita, akan tetapi pandangan masyarakat terhadap prilaku ini cenderung permissive. Walaupun hampir terjadi di semua lapisan masyarakat, akan tetapi banyak pihak tidak memperdulikannya, misalkan pernah terungkap kasus penggerebekan dr.Edward Armando oleh Polda Jatim (27/3/07) dan banyak kasus lain yang itu tetap mengagetkan bahwa pengguguran kandungan selama ini kurang mendapatkan perhatian serius terutama dari negara.

Ada beberapa indikasi abortus cukup tinggi sesuai keterangan dr.Edward saat itu bahwa dalam satu hari pasien yang datang ke tempat prakteknya bisa 3-4 orang. Kebenaran keterangannya bisa dipercaya karena dalam perkembangannya tersangka terbukti bersalah di pengadilan. Angka ini paling tidak menunjukkan angka minimal pembelaan tersangka pelaku yang datang kepada dirinya. Artinya faktanya bisa lebih dari empat orang dan menunjukkan praktek aborsi bisa dilakukan oleh dokter atau pelaku lain yang tidak terungkap karena tidak terbongkar. (more…)

Read Full Post »

Prinsip ini memiliki arti: “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain”. prinsip hukum dan keadilan ini dianut secara universal.

Prinsip  nullus commodum capere potest de injuria sua propria ini digunakan MK dalam mempertimbangkan memerintahkan penghitungan suara ulang dan pemungutan suara ulang dalam  perselisihan hasil pemilukada Jawa Timur Putaran II yang dinilai telah terjadi pelanggaran secara sistematis, terstruktur, dan masif. Penyimpangan pada proses dan tahapan pemilukada akan berpengaruh terhadap hasil akhir perolehan masing-masing pasangan calon. Sehingga MK memandang tidak satu pun Pasangan Calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Sebagai peradilan untuk menjaga konstitusi, MK menilai peraturan dalam kerangka prinsip dan spirit UUD 1945, sehingga memberi keleluasaan kepadanya untuk menilai bobot pelanggaran dan penyimpangan yang terjadi dalam keseluruhan tahapan proses Pemilu Kepala Daerah dan kaitannya dengan perolehan hasil suara.  MK dalam pertimbangannya menyatakan, MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan subtantif  (substantive justice), karena fakta-fakta hukum yang ada merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

Jika MK membatasi diri pada penghitungan suara ulang, maka sangat mungkin tidak akan pernah terwujud keadilan untuk penyelesaian sengketa hasil Pemilukada yang diadili karena kemungkinan besar terjadi hasil Ketetapan KPU lahir dari proses yang melanggar prosedur hukum dan keadilan. Pilihan demikian masih tetap dalam koridor penyelesaian perselisihan hasil Pemilukada dan bukan penyelesaian atas proses pelanggarannya sehingga pelanggaran-pelanggaran atas proses itu sendiri dapat diselesaikan lebih lanjut melalui jalur hukum yang tersedia. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hal. 64

Read Full Post »

Ultra Vires

Ultra Vires adalah istilah Latin yang berarti melampaui, melebihi  kewenangan atau kekuasaan yang dimilikinya. Padanan katanya “beyond the powers”. Apabila perbuatan kekuasaan dari otoritas publik atau privat dianggap berlebihan atau melampau kekuasaan yang dimilikinya, maka perbuatannya, sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang dikeluarkan adalah tidak sah.

Di dalam hukum perseroan (perdata), doktrin ultra vires pada prinsipnya merupakan tindakan hukum direksi yang tidak mengikat perseroan, dikarenakan yaitu: tindakan yang dilakukan berada di luar maksud dan tujuan perseroan dan di luar kewenangan yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang yang berlaku dan anggaran dasar perseroan. Anggota direksi yang melakukan ultra vires adalah tidak sah dan bertanggung jawah secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan dan tidak mengikat bada hukum. Doktrin ini juga berlaku di hukum Internasioanl sesui dengan karakter masing-masing.

Dalam sistem hukum Inggris the ultra vires rule dapat digunakan sebagai alasan untuk melakukan pengujian atau judicial review atas norma umum dan kongkrit. Apabila kekuasaan otoritas publik berlebihan atau melampaui kewenangannya sendiri maka peraturan atau keputusan itu tidak sah berdasarkan doktrin ultra vires. Setiap badan administrasi negara dalam melaksanakan kewenangannya dianggap sah apabila berdasar batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Menurut David Foulkes (1986) Ultre vires doctrine meliputi sebagai berikut: (a) The essence of the ultra vires doctrine; (b) A hierarchy of powers; (c) the doctrine applied; (d) the fairly incidental rule; (e) Ultra vires by omission; dan (f) Some presumtion.

Berdasarkan UU No.9 Tahun 2004 tentan Perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan gugatan yaitu: Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sehingga ultra vires dapat menjadi salah satu alasan untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara. Disamping itu, berdasarkan UU Mahkamah Agung, ultra vires sesuai pengertian yuridis dapat menjadi dasar menguji legalitas peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung (judicial review on the legality of regulation).

Lembaga negara bisa melakukan ultra vires. MK berwenang menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, dengan dasar kebutuhan sebuah prosedur penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD yang tidak semata-mata berdasarkan pendekatan kekuasaan. Untuk menjamin mekanisme kerja yang terdapat dalam undang-undang dasar berjalan semestinya dan lembaga negara tidak melampau kewenangan yang dimilinya (ultre vires), perlu dikembalikan kepada mekanisme yang seharusnya. Koreksi hukum terhadap inkonstitusionalitas mekanisme tersebut dilakukan oleh MK.

MK sendiri memiliki empat kewenangan sebagai berikut: (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenagan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selain itu memiliki satu kewajiban yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Sehingga MK biasa disebut sebagai The Guardian and The Interpreter of The Constitution. Selain kewenangan dari konstitusi, undang-undang atau Peraturan Mahkamah Konstitusi dapat mengatur hal-hal agar fungsi dan kedudukannnya dapat berjalan sebagaimana mestinya sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. (Miftakhul Huda)

 Sumber: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hal. 63-64

Read Full Post »

Ultra Petita

Ultra petita adalah penjatuhan putusan oleh hakim atas perkara yang tidak dituntut atau mememutus melebihi dari pada yang diminta. Ketentuan ultra petita diatur dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) serta padanannya dalam Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg yang melarang seorang hakim memutus melebihi apa yang dituntut (petitum). Ketentuan HIR merupakan hukum acara yang berlaku di pengadilan perdata di Indonesia.

Ultra petita dilarang, sehingga judec factie yang melanggar dengan alasan ”salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku” dapat mengupayakan kasasi (Pasal 30 UU MA), dan dasar upaya peninjauan kembali (Pasal 67 dan Pasal 74 ayat (1) UU MA). Di dalam hukum hukum perdata berlaku asas hakim bersifat pasif atau hakim ”tidak berbuat apa-apa”, dalam artian ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada asasanya ditentukan para pihak yang berperkara. Hakim hanya menimbang hal-hal yang diajukan para pihak dan tuntutan hukum yang didasarkan kepadanya (iudex non ultra petita atau ultra petita non cognoscitur). Hakim hanya menentukan, adakah hal-hal yang diajukan dan dibuktikan para pihak itu dapat membenarkan tuntutan hukum mereka. Ia tidak boleh menambah sendiri hal-hal yang lain, dan tidak boleh memberikan lebih dari yang diminta.

Berbeda dengan peradilan perdata, hukum acara di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak mengatur ultra petita. Objek perkara atau objectum litis di MK berbeda dengan peradilan perdata yang melindungi orang perorangan, sedangkan di MK lebih bersifat hukum publik, tidak hanya melindungi kepentingan pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi tidak kalah penting di luar para pihak, yaitu seluruh rakyat Indonesia. MK adalah penjaga dan penafsir konstitusi, serta penjaga demokrasi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara, sehingga karakter dan asas-asas yang berlaku berbeda dengan peradilan lain.

MK dalam putusan pengujian konstitusionalitas undang-undang beberapa kali memutus melebihi permohonan. Pertimbangan MK pada pokoknya sebagai berikut: 1) Undang-undang yang diminta diuji merupakan “jantung” UU sehingga seluruh pasal tidak dapat dilaksanakan; 2) praktik ultra petita oleh MK lazim di negara-negara lain; 3) perkembangan yurisprudensi pengadilan perdata ultra petita diijinkan; 4) pengujian UU menyangkut kepentingan umum akibat hukumnya bersifat erga omnes, berbeda dengan hukum perdata (privat); 5) kebutuhan kemasyarakatan menuntut ultra petita tidak berlaku mutlak; 6) jika kepentingan umum menghendaki hakim tidak boleh terpaku pada permohonan (petitum); 7) permohonan keadilan (ex aequo et bono) dianggap secara hukum diajukan pula dan mengabulkan hal yang tidak dimintakan putusan melebihi putusan. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Konstitusi BMK, No. 27-Maret 2009, hal. 63

Lebih jelasnya lihat tulisan penulis yang berjudul “”Ultra Petita” dalam Pengujian Undang-Undang” dalam Jurnal Konstitusi Vol 4 No.3 September 2007.

Read Full Post »

Ne bis in idem

Prinsip hukum ini dalam hukum perdata mengandung pengertian sebuah perkara dengan objek sama, para pihak sama dan materi pokok perkara yang sama, yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Syarat-syarat diatas harus terpenuhi untuk dapat dikatakan perkara  ne bis in idem. Jadi, misalkan sebuah perkara dengan objek dan materi perkara yang sama, akan tetapi pihak-pihak yang bersengketa berbeda, hal demikian tidak termasuk ne bis in idem.

Sebuah gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan yang mengandung ne bis in idem, hakim harus menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Prinsip hukum demikian secara jelas diatur dalam Pasal 1917 KUHPerdata. Sedangkan, Mahkamah Agung menganut pendirian sebuah perkara yang tidak memenuhi syarat formil dan diputus tidak dapat diterima, perkara tersebut bukan termasuk ne bis in idem dan dapat digugat kembali untuk kedua kalinya.

Demikian halnya dalam hukum pidana, juga melarang seorang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan yang sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya. Memang prinsip ini semata-mata melindungi hak asasi manusia seseorang, agar seseorang tidak diadili untuk perkara yang sama dan mengedepankan kepastian hukum. Dengan dasar ne bis in idem, sebuah perkara yang diperiksa di pengadilan dapat dihentikan penyidikan atau penuntutannya jika ditemukan ne bis in idem. Sebuah perkara yang nebis in idem yang tetap diperiksa ke pengadilan, maka seorang hakim harus memutuskan tuntutan jaksa tidak dapat diterima. 

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri menganut prinsip ne bis in idem sesuai dengan ketentuan yang menyatakan: ”Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali” (Pasal 60 UU MK) Sedangkan larangan menguji terhadap materi muatan yang yang sama telah dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/ atau bagian undang-undang yang telah diputuskan oleh MK dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda (Pasal 42 Ayat (2) PMK No.06/PMK/2005) Dengan demikian, seseorang yang pernah mengajukan pengujian materi sebuah undang-undang atau oleh pemohon baru, dapat mengajukan untuk kedua kalinya terhadap materi yang sama, asalkan alasan-alasan yang digunakan untuk menguji norma berbeda dengan sebelumnya.

MK dalam sebuah putusannya pada 1 Maret 2006 perkara pengujian UU Pengadilan Pajak yang diajukan Amiruddin dkk, telah mempertimbangkan bahwa meskipun Pemohon memenuhi syarat kualifikasi sebagai Pemohon, akan tetapi ternyata Pemohon tidak memiliki syarat-syarat konstitusionalitas yang dapat menjadi alasan permohonan dapat menguji kembali terhadap Pasal 36 ayat (4) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, MK memutus menyatakan tidak berwenang mengadilinya materi permohonan yang pernah diajukan dan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Kontitusi BMK, No.28-April 2009, hal. 76 

Read Full Post »

Subjectum Litis

Subjectum litis lebih dikenal sebagai pihak-pihak berperkara atau bersengketa. Menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ialah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. Perorangan WNI; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian selain empat pihak diatas, tidak dapat mengajukan permohonanan pengujian undang-undang.

 Untuk perkara pembubaran partai politik yang juga menjadi kewenangan MK untuk mengadilinya, yang dimungkinkan pihak yang dapat mengajukan permohonan untuk berperkara mengenai hal tersebut adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu. Sedangkan sebagai Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan memungkinkan pihak yang dapat menjadi Pemohon untuk membubarkan partai politik adalah pemerintah.

Untuk perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara SKLN sebagaimana lebih rinci sudah dijabarkan dalam PMK, yaitu: DPR, DPD, MPR, Presiden, BPK, Pemda, dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. (Pasal 2 ayat (1) PMK No. 8/PMK/2006). Oleh karena itu untuk dapat memenuhi syarat subjectum litis-nya untuk membubarkan partai politik adalah enam lembaga negara diatas dan lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan UUD 1945. 

Dalam perkara perselisihan hasil pemilukada (PHPU.D) yang dapat mengajukan permohonan ke MK sebagai Pemohon adalah: Pasangan calon kepala daerah yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada. Sedangkan pihak Termohon adalah KPU/KIP Provinsi atau KPU/ KIP Kabupaten/Kota. Untuk pasangan calon selain Pemohon dapat menjadi pihak terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada. (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK No.15/PMK/2008)

Perkara perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang dapat menjadi Pemohon adalah: (i) perorangan WNI calon anggota DPD peserta Pemilu; (i) partai politik peserta Pemilu; (iii) partai politik dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota DPRA dan DPRK di Aceh. Sedangkan KPU adalah sebagai pihak yang mengeluarkan penetapan yang menjadi objek perkara sehingga oleh peraturan yang berlaku diposisikan sebagai Termohon. Dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD provinsi dan/atau DPRA, KPU provinsi dan/atau KIP Aceh menjadi Turut Termohon.

Selain itu, dalam hal perselisihan hasil penghitungan suara calon anggota DPRD kabupaten/kota dan/atau DPRK di Aceh, KPU kabupaten/kota dan/atau KIP kabupaten/kota di Aceh menjadi Turut Termohon. Peserta Pemilu selain Pemohon yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait.

Untuk perkara perselihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden subjectum litis-nya adalah: Pasangan Calon  sebagai Pemohon dan KPU sebagai Termohon. Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam persidangan, baik atas permintaan sendiri, maupun atas penetapan Mahkamah. (Pasal 3 ayat (1) dan (2) PMK No. 15 Tahun 2008)

Sebagaimana syarat objektum litis diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka begitu pula jika objectum litis berdasarkan jenis perkara tidak terpenuhi, maka menjadikan sebuah perkara diputus tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi, karena permohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan (legal standing). (Miftakhul Huda)

Sumber: Majalah Kontitusi BMK, No.28-April 2009, hal. 75-76

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: