Feeds:
Posts
Comments

Archive for July, 2009

Ray Bachtiar/ Humas MK

Ray Bachtiar/ Humas MK

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury Vs Madison” tahun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall dan didukung 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan Supreme Court untuk mengeluarkan writ of mandamus pada Pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga Supreme Court menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya. Keberanian John Marshall dalam kasus “Marbury Vs Madison” untuk berijtihad menjadi preseden baru dalam sejarah Amerika dan pengaruhnya meluas dalam pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Sejak saat itu telah banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Petitum

Petitum atau tuntutan dapat juga disebut dictum permohonan atau gugatan. Petitum merupakan kesimpulan dari permohonan atau gugatan yang berisikan rincian satu persatu apa yang diminta atau dikehendaki untuk dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada pihak Tergugat atau Termohon agar diputuskan oleh hakim.

Kedudukan petitum merupakan syarat formal permohonan atau gugatan yang bersifat mutlaq dan jika tidak mencantumkan bagian ini, maka sebuah permohonan akan dianggap kabur dan dinyatakan tidak diterima oleh pengadilan.

Paling tidak harus ada permohonan keadilan (ex aequo et bono), akan tetapi pendirian lain menyatakan permohonan yang hanya meminta keadilan belum memenuhi syarat prinsip jelas, tegas dan terperinci. Praktek permohonan, petitum gugatan yang terperinci dan jelas berada di petitum primair, sedangkan petitum subsidair adalah tuntutan keadilan berkaitan dengan fungsi dan makna pengadilan memberikan keadilan.

(more…)

Read Full Post »

Posita/ Positum

Posita dikenal juga dengan fundamentum petendi. Posita adalah dasar atau alasan-alasan daripada sebuah tuntutan (middelen van den eis). Paling tidak sebuah permohonan atau gugatan berisikan: (1) identitas para pihak; (2) fundamentum petendi; dan (3) tuntutan atau petitum. Jadi, posita merupakan salah satu syarat sebuah gugatan atau permohonan di pengadilan. Posita sendiri merupakan bentuk jamak dari positum.

Posita sendiri berisikan dua bagian, yaitu: Pertama, bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau yang lebih dikenal dengan penjelasan duduk perkara (rechtfeiten). Kedua, bagian yang menguraikan tentang hukum atau uraian tentang hak/ hubungan hukum yang menjadi dasar hukum dari pada sebuah tuntutan.
(more…)

Read Full Post »

Judul : Ilmu Hukum Tata Negara Kuliah Tahun 1959/1960 Djilid I dan IICopy of ilmuhukumtatanegara2
Penulis : Prof. Mr. Boedisoesetya
Penerbit : Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada
Tahun terbit : tanpa tahun
Jumlah : 192 halaman

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Boedisoesetya dalam buku ini memberi perhatian kapan negara Indonesia berdiri yaitu sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi manandai berlakunya norma dasar baru yang dikenal Grund Norm dan berlakulah norma tata hukum Indonesia. Berlakunya tata hukum baru bukan karena hukum di Negara Belanda. Dengan Proklamasi, UUD diberlakukan. Sehingga bukan adanya UUD, Presiden dan alat-alat perlengkapan negara sehingga negara ada, namun sebaliknya ”ada negara” memerlukan organ-organ tersebut. Dengan Proklamasi, berlaku negara baru Indonesia dengan tata hukum baru di bekas Hindia Belanda.

Terhadap perubahan dari Konstitusi RIS dengan UUDS 1950, Boedisoesetya mengkritik UUD 1950 yang dinyatakan berlaku 17 Agustus 1950, namun UU Federal sebagai baju hukum-nya tidak menetapkan kapan berlakunya. Sehingga UU Federal secara yuridis berlaku pada 14 atau 15 September, yakni 30 hari sesudah pengundangan berdasar Pasal 13 UU Federal No. 2 Tahun 1950. Selain itu beliau menegaskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan UUD Proklamasi tidak dapat dicari dasarnya dari UUDS 1950, namun merupakan norma dasar tersendiri yang dalam rangka hukum tata negara positif harus diterima sebagai suatu initial hypothese. Mengapa Proklamasi dan Dekrit berlaku adalah soal methajuridis.

(more…)

Read Full Post »

Copy of Pustaka Klasika

Oleh Miftakhul Huda*

Adalah Soepomo ahli hukum adat dan Internasional yang populer sebagai arsitek UUD 1945 atau UUD Proklamasi. Perannya sangat penting, karena ia sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai), Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar (UUD), dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Linkai). Perdebatan dalam sidang BPUPKI, tokoh ini kali pertama mengenalkan staatsidee, dasar apa negara mau didirikan dengan tawaran“negara kekeluargaan”.

Soepomo selalu disandingkan Soekarno berhadapan dengan gagasan Yamin dan Hatta. Selain cita negara, “Penjelasan Tentang UUD 1945” yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7 tidak ditetapkan PPKI menimbulkan problem tersendiri. Soepomo diyakini menurut banyak ahli, sebagai penyusun Penjelasan tersebut. Pasca Dekrit Presiden, UUD Proklamasi kembali dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75.. Pendapat akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu kelompok yang memandang penjelasan bagian UUD 1945 dan pendapat Penjelasan hanya merupakan komentar tidak resmi.

Akhirnya selesai sudah status Penjelasan pasca dekrit Presiden dengan MPR menetapkan UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal III Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945). Ahli hukum ini sejatinya banyak ditentang, namun pada sisi lain gagasannya langsung atau tidak langsung masih menjadi kiblat dalam menyusun konstitusi yang pernah berlaku, termasuk di dalam MPR yang masih menguatkan norma penjelasan dalam materi muatan konstitusi dalam Perubahan UUD 1945 (1999-20002).

(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: