Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2010

Konvensi ketatanegaraan pertama kali dikemukakan A.V. Dicey  dalam An Introduction to the Study of the Constitution (1967) dengan istilah the Convention of the Constitution dan kadang kala menggunakan istilah understandings of the constitution, constitutional ethics, constitutional morality. Konvensi sebagai ketentuan ketatanegaraan tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan yang membedakan dengan the law of the constitution (hukum konstitusi). Rules for determining the mode in which the discretionory powers of the crown (or of the Ministers as servants of the Crown ought to be exercises.

Apabila pendapat Dicey diperinci lebih jauh menurut Bagir Manan dalam Konvensi Ketatanegaraan (1987) akan merupakan hal-hal berikut:  a) Konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan (konstitusi) yang tumbuh, diikuti dan ditaati dalam praktek penyelenggaraan Negara. b) Konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksakan oleh (melalui) pengadilan. c) Konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntutan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan Negara. d) Konvensi adalah ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana seharusnya (sebaiknya) discretionary powers dilaksanakan.

(more…)

Read Full Post »

Contrarius actus dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan keputusan tata usaha negara dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan tata usaha negara tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim: Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan maka keputusan ini akan ditinjau kembali. (Lihat Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum,Gadjah Mada University Press, cet ke-5, 2009) (more…)

Read Full Post »

Pemeriksaan setempat atau descente menurut Sudikno Mertokusumo dalam “Hukum Acara Perdata Indonesia” (1988) ialah pemeriksaan mengenai perkara oleh hakim karena jabatannya yang dilakukan diluar gedung pengadilan atau di luar tempat kedudukan pengadilan, agar hakim dengan melihat sendiri memperoleh gambaran atau keterangan yang memberi kepastian tentang peristiwa-peristiwa yang menjadi sengketa.

Kalau seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang diajukan, sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di dalam persidangan sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan di mana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat diakui keberadaannya dalam hukum acara perdata. Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh Ketua Mejelis Hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan. Pemeriksaan setempat dilakukan dengan memberikan putusan mengenai pengabulan atau penolakannya setelah ada permintaan para pihak.

(more…)

Read Full Post »

Wet in formele zin umumnya diterjemahkan sebagai undang-undang (UU) dalam pengerian formal, sedangkan wet in materiële zin sebagai UU dalam arti material. Di Belanda yang disebut sebagai wet in formele zin adalah setiap keputusan yang dbentuk oleh Pemerintah (regering) dan Staten Generaal, terlepas apakah isinya sebuah penetapan (beshikking) atau pengaturan (regeling). Dalam hal ini yang dilihat siapa pembentuknya.  PJP Tak dalam Rechtsvorming In Nederland (een inleiding) (1984) menyatakan, “….van een wet ini formele zin spreken weals de regering en de  Saten General gezaminlijk een besluit nemen volgens een in de Grondwet (art. 82 e.v.) vastgelegde procedure….”.

Sedangkan wet in materiële zin di Belanda memiliki arti khusus, isinya memang sebuah peraturan akan tetapi tidak selalu merupakan bentukan Regering dan Staten-General bersama-sama, melainkan dapat pula produk pembentuk peraturan (regelgever) yang lebih rendah, seperti Raja, Menteri, Provinsi, Kotamadya dan sebagainya.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

Forum Previlegiatum adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/ tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. (J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63) Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional)”.

Hak-hak khusus ini berlaku untuk pejabat-pejabat tinggi tertentu dan diadili Mahkamah Agung (MA) yang dikenal saat berlakunya UUDS 1950 dan Konstitusi RIS. Pasal 106 UUS 1950 menyatakan: “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukkannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang”. Menurut Soepomo (1950) pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari Konstitusi RIS dan berdasar dokumen resmi atau pembicaraan di parlemen menurutnya tidak disinggung sebab-sebabnya.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

 

Impeachment menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment” (Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn.: West Group,1991, hlm. 516) Sementara Encyclopedia Britanica mengartikan sebagai “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body.

Impeachment adalah sebuah proses pidana terhadap pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Proses impeachment diawali adanya articles of impeachment, sebagaimana layaknya surat dakwaan dalam peradilan pidana. impeachment oleh karenanya merupakan proses pendakwaan perbuatan yang dianggap menyimpang dari pejabat publik. Yang perlu digarisbawahi bahwa proses impeachment adalah sidang politik sebagai kontrol parlemen terhadap pejabat publik, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi penjara (kurungan) atau denda sebagaimana putusan lembaga peradilan umum.

(more…)

Read Full Post »

Sebuah Peristiwa Pendorong Kekuasaan MPR Dibatasi, Pemberhentian Presiden Tidak Berdasar Kekuatan Politik, dan Mahkamah Konstitusi Dibentuk

Oleh Miftakhul Huda*

Sejak berdirinya Republik Indonesia pergantian presiden selalu diwarnai kontroversi, termasuk pemakzulan atau pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden. Penulis mengingat jelas pencabutan mandatnya dalam proses Sidang Istimewa (SI) MPR melalui proses politik dan dugaan kabur sampai saat ini. Perseteruan dua lembaga ini memang menguntungkan DPR saat kondisi kekuasaan legislatif sangat besar, disisi lain kekuasaan Presiden di-”preteli” melalalui amandemen pertama dan kedua UUD 1945 (1999-2000). Kekuasaan yudisial sebagai kekuatan penyeimbang belum mampu mengontrol kedua kekuasaan ini karena materi amandemen konstitusi belum menyentuh kekuasaan kehakiman.

Pengaturan sengketa lembaga negara dan pemberhentian presiden dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) turut menyelesaikan baru ditetapkan dalam amandemen ketiga dan keempat (2001-2002). Penulis hanya mengetengahkan peristiwa-peristiwa di sekitar pemberhentian dan bagaimana hukum konstitusi mengatur sebuah proses politik yang sering diabaikan, terkait SI MPR yang hanya mengedepankan kekuatan politik. Secara singkat diulas pertanggungjawaban Gus Dur berdasarkan dasar hukum, sifat, prosedur dan materi pertanggungjawaban Presiden dalam kerangka sistem presidensial dalam pemahaman penulis mengenai hukum tata negara.
(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: