Feeds:
Posts
Comments

Archive for October, 2010

Den Haag – Pemilihan kata deponering untuk definisi penghentian perkara adalah salah dan sesat. Yang mengejutkan, dari guru besar, praktisi hukum, sampai wartawan memakai kata deponering yang salah itu. Bahkan terminologi sesat ini masuk dalam laporan resmi Tim 8!

Deponering bentuk kata benda dari deponeren, menurut definisi dalam bahasa aslinya di Negeri Belanda artinya menyerahkan, melaporkan, mendaftarkan. Ini bisa ditemukan dalam hukum dagang, administrasi maupun perpajakan. Het bedrijf wilde zijn merknaam deponeren (Perusahaan itu ingin mendaftarkan nama merknya). Gedeponeerde merk = merk terdaftar. Proses penyerahan, pelaporan atau pendaftarannya disebut deponering. Deponeren jaarstukken = laporan tahunan. Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. Jij kun je afval in deze ton deponeren (Kamu bisa membuang sampahmu di tong ini).
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

MEREKA terpelajar, terpandang, dan juga bukan anak muda lagi. Itulah orang-orang yang kemudian disebut sebagai “bapak bangsa” atau “the founding fathers” Indonesia yang 44 tahun yang lalu menyusun sebuah konstitusi yang kemudian dijaga hampir seperti benda keramat di hari ini. Dalam banyak hal, mereka adalah sekelompok elite yang istimewa. Waktu itu tingkat pendidikan rata-rata penduduk Indonesia masih rendah.

Dalam Sejarah Nasional Indonesia disebutkan, menjelang tahun 1940-an jumlah lulusan perguruan tinggi dalam negeri hanya 532 orang, 45O di antaranya pribumi. Memang ada mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri tapi jumlahnya hanya sekitar 100 orang. Dibanding jumlah-penduduk yang ketika itu 70 juta, angka itu tidak ada artinya.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Denny JA

SEPERTI dinyatakan Larry Diamond, awal milinium ketiga ditandai pembalikan transisi demokrasi gelombang ketiga. Berbagai negara dunia ketiga, yang semula menunjukkan prospek berubah menuju negara demokrasi, gagal di tengah jalan. Kegagalan itu membuat negara bersangkutan kembali ke sistem lama yang otoritarian, atau menjadi sistem yang rapuh, yang tidak otoriter namun tidak pula demokratis.

Kegagalan ini pula yang kita khawatirkan terjadi di Indonesia saat ini. Jelas, krisis politik yang ada kini jauh lebih mendasar dari sekadar pergantian presiden atau perseteruan eksekutif versus legislatif belaka. Krisis yang ada sudah multidimensi. Menyertai konflik elite dan konflik antarlembaga tinggi pemerintah adalah ancaman kekerasan, konflik massa secara horizontal, dan terpuruknya ekonomi. Namun yang lebih mengkhawatirkan adalah turunnya secara drastis tingkat kepuasan publik atas suasana reformasi. Mayoritas publik mulai mengagungkan stabilitas dan kesejahteraan yang didapat dari rezim otoriter Orde Baru (Orba).
(more…)

Read Full Post »

Oleh Lili Romli

Mundurnya Soeharto atas desakan rakyat menandai dimulainya reformasi 1998


Larry Diamond mengatakan, bahwa esensi konsolidasi demokrasi adalah terbentuknya suatu perilaku dan sikap, baik di tingkat elit maupun massa, yang mencakup dan bertolak dari metode dan prinsip-prinsip demokrasi. Oleh karena itu, agar demokrasi terkonsolidasi, Diamond mengatakan di mana para elit, organisasi dan massa, semuanya harus percaya, bahwa sistem politik (demokrasi) yang mereka miliki, layak dipatuhi dan dipertahankan, baik dalam tataran norma maupun dalam tataran perilaku.

Diamond juga mengatakan, bahwa konsolidasi demokrasi mencakup tiga agenda besar, yaitu (1) kinerja politik dan ekonomi rejim pemerintah demokratis; (2) institusionalisasi politik (penguatan birokrasi, partai politik, parlemen, pemilu, akuntabilitas horizontal, dan penegakan hukum); dan (3) restrukturisasi hubungan sipil-militer yang menjamin adanya kontrol otoritas sipil atas militer di satu pihak dan terbentuknya civil society yang otonom di pihak lain.
(more…)

Read Full Post »

Mr. M. Yamin

POPULARITAS sosok Mr Mohammad Yamin sering tenggelam dibanding Bung Karno, Bung Hatta, dan bapak-bapak bangsa Indonesia lainnya. Catatan-catatan tentangnya hanya terselip di lipatan tebal buku sejarah yang jarang dibuka. Agaknya, hal ini menggambarkan sifat Yamin yang tak suka menonjolkan diri dan lebih suka berkiprah di balik layar pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Dilahirkan di Talawi, Sawahlunto, Sumatra Barat, tepat seratus tahun lalu, 23 Agustus 1903. Yamin melewati pendidikan di tempat yang berbeda-beda dan juga disiplin ilmu yang berlainan satu sama lainnya. Setelah menamatkan HIS di Padangpanjang, Yamin masuk sekolah dokter hewan di Bogor, menyeberang ke AMS di Yogyakarta sampai akhirnya mendapat gelar meester in de rechten atau sarjana hukum di Recht Hogeschool, Jakarta.
(more…)

Read Full Post »

Yamin, Si ‘Penyulap’?

TOKOH macam apa sebenarnya Muhammad Yamin itu?
Di tengah ramainya polemik mengenai siapa penggali Pancasila, nama Yamin mendadak mengulang lagi. Bukunya, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali terbit pada 1959, dijadikan sumber primer oleh Prof. Dr. Notosusanto untuk menyimpulkan: penggali Pancasila bukan hanya Bung Karno saja, tapi juga Soepomo dan Yamin. Dasar kesimpulan tersebut: pada 29 Mei dan 31 Mei 1945, Yamin dan Soepomo di depan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengemukakan gagasan mereka tentang dasarnegara Indonesia yang akan dibentuk.

Teks pidato kedua tokoh tadi termuat dalam buku Yamin itu. Banyak yang meragukan autentisitas pidato Yamin karena banyak “keanehannya”. Ada yang curiga, Yamin diduga tidak pernah mengucapkan pidato yang kemudian dimuatnya dalam bukunya tersebut. Dengan istilah lain Yamin dicurigai telah “menyulap sejarah”. Ada juga yang kurang setuju bila Soepomo dikatakan telah mengajukan juga gagasan hma dasar negara seperti disimpulkan Nugroho.
(more…)

Read Full Post »

SALAH satu daya tarik sekaligus kekuatan Presiden Soekarno terletak pada kemampuannya berpidato. Pada zamannya, orang rela berdesakan demi mendengarkan pidato sang Pemimpin Besar yang disiarkan radio. Ribuan rakyat selalu antusias menghadiri rapat raksasa yang menampilkan orasi Bung Karno. Ketika komunikasi lisan lebih populer, pidato Bapak Proklamator itu mendapat tempat untuk didengarkan, juga dipatuhi.

Namun, menjelang kejatuhannya, pidato Bung Karno bagai seruan di padang gurun. Suaranya tak lagi didengar. Perintahnya tak lagi dipatuhi. Arus balik itu bergulir sejak meletus Gerakan 30 September (G-30-S) 1965. Sisa-sisa koran yang masih diizinkan terbit waktu itu lebih sering memelintir pernyataannya atau membiarkan suaranya hilang bersama angin lalu. Penulisan sejarah nasional pun kemudian melupakan pidato Bung Karno sebagai salah satu sumber penting.
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: