Feeds:
Posts
Comments

Archive for November, 2010


Bisakah hakim dimintai tanggung jawab hukum atas kelalaian atau kesalahannya dalam tugasnya mengadili (judicial liability)? Pertanyaan ini mengemuka belakangan ini, meskipun sejak lama di Indonesia perdebatan akan hal tersebut pernah muncul di permukaan.

Perdebatan itu khususnya mengenai apakah seorang hakim dapat digugat secara perdata atas kesalahannya dalam mengadili yang mengakibatkan kerugian seseorang. Selain itu, karena pernah muncul kasus demikian, dapatkah seorang hakim di praperadilankan? Sampai pernah terdapat usulan yaitu bahwa selain polisi dan jaksa, hakim bisa digugat dalam kerangka praperadilan, yaitu jika mengizinkan perpanjangan penahanan atas tersangka di luar prosedur.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

10 DESEMBER 1983

TAFSIRAN baru mengenai praperadilan disepakati para pengacara. Setelah polisi dan jaksa, hakim pun bisa digugat dalam kerangka praperadilan jika mengizinkan perpanjangan penahanan seorang tersangka di luar prosedur. Kesepakatan itu dicetuskan, bersama beberapa keputusar penting lainnya, oleh Rapat Kerja Nasional Peradin (organisasi advokat, yang berakhir Sabtu lalu di Hotel Patra Jasa, Surabaya.

“Rumusan lengkap semua keputusan sedang kami susun dan secepatnya akan disampaikan kepada ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman,” kata sekretaris jenderal Peradin, Maruli Simorangkir, seusai Rakernas. Tampak gembira, Maruli, 40, adalah pembawa makalah yang menelurkan tafsiran baru yang dinilai agresif itu.
(more…)

Read Full Post »

Secara umum, kita sering mendengar gelar Raja/Ratu, Presiden, dan Perdana Menteri sebagai gelar Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan. Ada pula negara yang menggunakan gelar Pangeran atau Emir. Namun, terdapat negara yang memberi gelar unik kepada kepala negara atau kepala pemerintahannya. Inilah negara tersebut:

Austria dan Jerman

Cukup umum diketahui, keunikan dari Austria dan Jerman adalah kepala pemerintahannya yang bergelar Kanselir Federal (Bundeskanzler dalam Bahasa Jerman). Kanselir yang masa awalnya merupakan penasehat raja sudah digunakan pemimpin pemerintahan di wilayah Austria dan Jerman sejak masih di bawah Kekaisaran Romawi Suci. Dan setelah merdeka dan kemudian menjadi republik, gelar kanselir pun tetap dipertahankan sebagai kepala pemerintahannya. Saat ini Kanselir Jerman dijabat oleh Angela Merkel sejak 2005, yang juga merupakan kanselir wanita pertama di Jerman. Manakala Kanselir Austria dijabat oleh Werner Faymann sejak 2008.

Selanjutnya baca: http://edukasi.kompasiana.com/2010/11/20/gelar-unik-kepala-negarapemerintahan/

Read Full Post »

Sesuai agenda legislasi 2010, DPR kini tengah mempersiapkan RUU Perubahan UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilu dan RUU Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Sejumlah Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang (PUU) yang diambil pada 2009 dan 2010 berkaitan dengan kedua UU tersebut. Karena itu, tidak heran jika muncul pertanyaan: bagian mana dari putusan MK yang wajib diikuti pembuat UU ketika melakukan perubahan kedua UU.

Pertanyaan ini muncul karena ada kecenderungan pada sejumlah putusan MK dalam merespons permohonan uji materi terhadap suatu UU, yang dapat dikategorikan sebagai mengambil alih tugas pembuat UU (DPR dan Presiden) serta mengambil alih tugas institusi yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU (Mahkamah Agung). Kecenderungan ini dikemukakan berdasarkan pandangan tugas dan kewenangan MK dalam merespons permohonan uji materi suatu UU berdasarkan UUD lebih berupa negative legislator, yaitu menyatakan satu atau lebih pasal suatu UU tidak lagi berlaku karena bertentangan dengan UUD.
(more…)

Read Full Post »

Kamis, 14 Oktober 2010 | 00:15 WIB

Inilah perubahan yang sudah lama ditunggu-tunggu. Mahkamah Konstitusi akhirnya menghapus wewenang Kejaksaan Agung melarang peredaran buku. Kalaupun ada buku atau terbitan yang dianggap melanggar hukum, pelarangannya harus melalui proses pengadilan.

Terhapusnya kewenangan itu merupakan konsekuensi dari putusan majelis konstitusi yang dibacakan kemarin. Mereka mengabulkan permintaan beberapa pemohon yang menginginkan penghapusan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan terhadap Barang-barang Cetakan. Dalam putusannya, majelis menyatakan undang-undang itu tidak memiliki kekuatan mengikat.
(more…)

Read Full Post »

15 November 1980

URUSAN hukumnya memang belum jernih. Tapi bagi Sengkon dan Karta, hal itu tak penting benar. Keluar dari bui saja, sore 4 November lalu, sudah merupakan sesuatu yang patut disyukuri mereka Adakah yang lebih penting dari kebebasan, setelah meringkuk selarna 6 tahun dalam tahanan dan penjara — tanpa dapat membantah sesuatu tuduhan yang tak pernah mereka perbuat?

Sengkon, 50 tahun, setelah keluar dari penjara Cipinang, tergeletak di rumah sakit di Bekasi. Batuk TBC-nya menyiksa tubuhnya yang kurus kering. Ia, katanya, tak tahu siapa yang mengusahakan pembebasan baginya. “Saya lagi dipijat teman-teman di penjara, ketika petugas datang memberitahu saya boleh bebas hari itu juga,” katanya. Ia keluar dari penjara diusung dengan tandu.
(more…)

Read Full Post »

29 September 1990

Sumpah Advokat oleh KAI


AUMAN singa pengadilan itu nampaknya akan terhenti. Sudah beberapa hari pengacara terkenal, Mr. Soemarno P. Wirjanto, 73 tahun, yang lebih senang dengan julukan Singa Tua dari Solo itu, mengurung diri di kamar. Wajahnya kusut dan pucat, tak bergairah. “Saya pusing dan muak melihat praktek-praktek hukum,” ujar ayah lima anak ini putus asa. Terus terang, Soemarno mengaku terpukul atas vonis ketua majelis Pengadilan Wonogiri, P. Pasau.

Pada sidang yang dipenuhi pengunjung, Selasa pekan lalu, Ketua LBH Surakarta Soemarno dinyatakan bersalah menghina pejabat dan lembaga peradilan dan divonis 11/2 tahun penjara. Jaksa Marwan Efendi semula menuntut 2 tahun penjara.
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: