Feeds:
Posts
Comments

Archive for January, 2011

Senin, 10 January 2011

MA akan menerbitkan SEMA yang menegaskan berlakunya SEMA No 9 Tahun 1976.

Gedung MK (Foto: Ray Bakhtiar/Humas MK)


Mahkamah Agung (MA) mempertegas berlakunya Surat Edaran Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan, termasuk putusan MK, yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht tak boleh diadili pengadilan manapun.

“Ini berangkat dari banyaknya ‘kegenitan’ orang memperkarakan putusan MK (pemilukada, red) dari pihak yang kalah dengan mengajukan ke pengadilan,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD usai rapat koordinasi dengan pimpinan MA dan Polri di Gedung MK Jakarta, Senin (10/1).
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Kebebasan Bersuara

Demokrasi tak ayal menyimpan segurat sinisme tua. Demokrasi adalah konsep yang digagas secara sinis oleh mereka yang memiliki keistimewaan memerintah.

Para senior, aristokrat, teknokrat, dan orang berpunya adalah arsitek demokrasi. Mereka mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh mereka yang tak berhak: kaum miskin, buruh, dan juga perempuan.
Demokrasi di mata mereka adalah sebentuk degenerasi. Degenerasi terjadi ketika pemerintahan merosot dari tangan yang kompeten ke tangan yang inkompeten. Demokrasi seyogianya bukan kedaulatan demos, melainkan ”orang-orang yang berhak”. Sinisme tua itu saya temukan pada secarik artikel Komaruddin Hidayat (Kompas, 5/1) yang menyarikan kuliah Wapres Boediono di UIN.
(more…)

Read Full Post »

ICW mengadakan acara tendang Gayus di KPK (Foto: Kompas)

ICW mengadakan acara tendang Gayus di KPK (Foto: Kompas)

Berita perjalanan misterius Gayus HP Tambunan ke sejumlah negara, sekitar September 2010, menjadi tamparan hebat pada awal tahun 2011. Dalam konteks apa pun, tamparan ini jauh lebih hebat jika dibandingkan dengan berita pelesiran Gayus ke Bali pada awal November tahun lalu.

Ketika foto Gayus menonton kejuaraan tenis di Bali beredar luas, bisa jadi, sejumlah pihak melihat kejadian tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam lingkup yang terbatas, terutama yang terkait dengan rumah tahanan saja. Namun, dengan terkuaknya perjalanan Gayus ke beberapa negara ini, penyalahgunaan kekuasaan pasti jauh lebih sistemis dan terorganisasi.
(more…)

Read Full Post »

13 AGUSTUS 2007

Garuda Pancasila

Garuda Pancasila


Riwayat demokrasi di Indonesia rupanya tak pernah lepas dari riwayat Negara RI, sementara riwayat negara tak pernah lepas dari riwayat para pemimpinnya. Sedari awal, sudah terlihat perbedaan yang mencolok antara dua jenis pemimpin kita dalam pendekatan yang mereka terapkan untuk mempersiapkan negara yang akan terbentuk. Herbert Feith membuat tipologi pemimpin Indonesia masa itu dengan membedakan mereka ke dalam tipe solidarity maker dan administrator. Dalam tulisan ini tipologi tersebut diperluas menjadi tipe tradisionalis dan tipe konstitusionalis.
(more…)

Read Full Post »

Sepanjang tahun 2010, penegakan hukum tak ubahnya sebuah lukisan buram dengan latar suram. Bahkan, lebih jauh dari itu, ada kalangan yang berpendapat bahwa sesungguhnya penegakan hukum seperti sedang berada dalam sebuah lorong gelap yang panjang.

Semua gambaran itu seperti mendapat pembenaran yang tak terbantahkan oleh sejumlah megaskandal. Sebut saja bagaimana kemampuan hukum dan penegak hukum pada saat berhadapan dengan seorang pegawai negeri golongan III Direktorat Jenderal Pajak bernama Gayus H.P. Tambunan. Bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kehilangan taji ketika berhadapan dengan seorang warga negara bernama Nunun Nurbaetie dalam kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia. Di tengah potret itu, menyongsong tahun 2011, pertanyaan mendasar yang patut dikemukakan: bagaimana prospek penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi? Bagi mereka yang peduli pada penegakan hukum, pertanyaan itu menjadi penting karena semua longsoran megaskandal akan menjadi beban sepanjang tahun 2011. Selain itu, pada penghujung tahun 2010 dilakukan pengisian posisi-posisi penting lembaga penegak hukum.
(more…)

Read Full Post »

Pemerintahan SBY-Boediono telah memasuki tahun kedua. Selama periode 2010, banyak isu krusial politik terkait dengan kepentingan rakyat yang tidak mendapat penanganan serius penyelenggara negara. Esensi demokrasi “dari, oleh, dan untuk rakyat” tak lebih dari sekadar retorika. Di mata publik, elite politik cenderung menjadikan rakyat sebagai komoditas politik dan alat legitimasi bagi kepentingan politiknya. Realitas ini tampaknya akan terus berlanjut pada 2011, karena para penyelenggara negara dan elite partai politik lebih sibuk dengan kepentingan politik mereka masing-masing ketimbang mengurusi kepentingan rakyat.
(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: