Feeds:
Posts
Comments

Archive for March, 2011

Oleh Salahuddin Wahid

Munas Partai Keadilan Sejahtera 2010 memutuskan membuka diri bagi pengurus non-Muslim. Walau merupakan penegasan sikap yang diambil di Denpasar 2008, sikap itu tetap menarik perhatian karena dilakukan melalui perubahan AD/ART.

Tanggapan terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragam. Di dalam kalangan PKS ada yang menolak, ada yang menerima. Di luar PKS ada yang menganggap strategi itu tepat, ada juga yang menganggapnya sebagai langkah kontraproduktif. Akan lebih banyak jumlah mereka yang meninggalkan PKS dibandingkan dengan pemilih baru.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Oleh Donny Gahral Adian

Gegap gempita calon independen untuk kursi kepresidenan mesti dicermati baik-baik. Di satu sisi ada soal hak konstitusional yang setara atas partisipasi politik. Di sisi lain, alergi politik terhadap partai sebagai mesin partisipasi yang bekerja maksimal.

Dua soal mesti didedah pelan-pelan. Pertama, apakah benar hak konstitusional warga terpangkas oleh kepartaian sebagai representasi politik? Kedua, apakah benar partai tidak bekerja maksimal dalam memompa partisipasi politik warga. Saya cenderung berhati-hati untuk segera memberi jawaban positif.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Artidjo Alkostar

Korupsi politik di parlemen merupakan kejahatan yang sifat berbahayanya lebih dahsyat dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tak memiliki kekuasaan politik. Dampak sosial-politik dan ekonominya sangat luas karena mempergunakan kewenangan politik dan sarana kekuasaan yang ada pada pelaku korupsi tersebut.

Korupsi politik yang terjadi di parlemen merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, khususnya konstituen pemilihnya. Korupsi politik di parlemen dilakukan dengan cara memperjualbelikan kekuasaan elektoral demi keuntungan pribadi.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Syamsuddin Haris

Hamka Yandhu akhirnya membeberkan aliran dana haram Bank Indonesia sebesar Rp 24 miliar kepada 52 anggota Komisi IX DPR 1999-2004. Sungguh mencengangkan.

Sebelumnya, kita terperangah oleh laporan Kompas tentang sebaran kasus korupsi yang melanda semua cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di pusat dan daerah dari ujung barat hingga timur Tanah Air. Apa yang terjadi dengan republik ini?
(more…)

Read Full Post »

Parlemen Korup?

Oleh Bambang Widjojanto

Kejahatan nyaris sempurna. Konspirasi sistematis dan terstruktur Komisi IX DPR periode 1999-2004 setelah hampir lima tahun baru dapat dibongkar.Fakta tersangkutnya hampir semua anggota Komisi IX tak lagi fenomena ”gunung es”, tetapi lebih tepat asap pekat dari api korupsi yang masif di parlemen.

Dewan adalah pemegang mandat yang berwenang mengawasi, untuk merepresentasi kepentingan ”daulat rakyat” guna mengawasi penggunaan kekuasaan yang melekat pada eksekutif, termasuk Bank Indonesia. Pada era 1999-2004, parlemen dalam masa kritis karena merupakan periode pertama kekuasaan pascapenjatuhan Orde Baru.
(more…)

Read Full Post »

Tan Malaka dalam Cover Buku

Pelanduk ini memang berumah tak jauh dari patungnya Lenin. Matanya hewan ini cemerlang menandakan kecerdasan yang maha tangkas. Sikapnya seolah-olah mengukur kekuatan lawannya dan dengan sabar menanti tempo, bilamana dia bisa menghancur-luluhkan musuhnya dengan memakai segala kelemahan musuh itu, walaupun musuhnya itu seekor raja hutan… (Tan Malaka, Madilog, 1942)

Cerdik, taktis, dan komprehensif. Itulah sebuah gambaran perjuangan Tan Malaka semasa hidup. Perjuangan Tan Malaka meraih kemerdekaan, mimpi atas sebuah republik, dan penegakan kedaulatan rakyat, mempunyai nafas yang panjang. Dia tidak mudah goyah, pun tidak memberikan celah untuk kompromi dengan bangsa asing yang disebutnya penjajah.
(more…)

Read Full Post »


Oleh Adnan Buyung Nasution
Advokat/ Guru Besar Hukum Tata Negara

“Pemerintah pusat cq Presiden, cq Mendagri perlu mengoreksi tindakan pemerintah daerah yang telah mengambil wewenang pemerintah pusat dalam bentuk pelarangan aktivitas jemaat Ahmadiyah. Menteri Dalam Negeri juga perlu melakukan koreksi terhadap Surat Mendagri No 450/3457/Sj tertanggal 24 Agustus 2010, bahwa esensi dari SKB 3 menteri ialah untuk melindungi dan menjamin kebebasan Jemaat Ahmadiyah Indonesia untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya.’’
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: