Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘KABAR HUKUM’ Category

Senin, 10 January 2011

MA akan menerbitkan SEMA yang menegaskan berlakunya SEMA No 9 Tahun 1976.

Gedung MK (Foto: Ray Bakhtiar/Humas MK)


Mahkamah Agung (MA) mempertegas berlakunya Surat Edaran Agung (SEMA) No 9 Tahun 1976 yang menyatakan putusan pengadilan, termasuk putusan MK, yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkracht tak boleh diadili pengadilan manapun.

“Ini berangkat dari banyaknya ‘kegenitan’ orang memperkarakan putusan MK (pemilukada, red) dari pihak yang kalah dengan mengajukan ke pengadilan,” kata Ketua MK Moh Mahfud MD usai rapat koordinasi dengan pimpinan MA dan Polri di Gedung MK Jakarta, Senin (10/1).
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Gugatan Agus Mulyadi Putera mengejutkan aparat hukum di kota Padang. Remaja 15 tahun itu memerkarakan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang, Kepala Kejaksaan Negeri Padang, dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (LP) Muara, Padang. Anak penjual rumput itu menuntut ganti rugi imateriil sebesar Rp 10 milyar dan kerugian materiil Rp 850 juta.

Para tergugat dituduh telah merampas kemerdekaan dan melanggar hak asasi manusia, karena mereka membiarkan Agus terkurung dalam penjara lebih setahun dari masa hukumannya. Dalam kasus ini, Agus didampingi delapan pengacara dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) dan Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak Siti Nurbaya, Padang.
(more…)

Read Full Post »

Lelaki dengan Tujuh Perkara

Siang itu langit gelap. Hujan turun, cepat menjadi lebat. Hagus Suanto hadir di ruang sidang dengan wajah antusias. Sendiri saja, tanpa dampingan pengacara atau kuasa hukum. Pada hari itu akan digelar persidangan atas gugatan lelaki keturunan Tionghoa tersebut terhadap Kantor Pengacara Adnan Buyung Nasution & Partner (ABNP) dan harian Kompas. Seperti biasa, sidang ngaret.

Jadwal menyebutkan pukul 11.00 WIB, tapi sidang baru dibuka sekitar pukul 15.00 WIB. Hakim Ketua, Albertina Ho, duduk di singgasananya. “Mohon maaf atas penundaan sidang, karena perhatian kita tersedot oleh persidangan Antasari,” kata Ibu Hakim sebelum membuka persidangan. Pihak penggugat dan tergugat menanggapi pernyataan itu dengan maklum. Lantas persidangan dimulai. Agendanya, pembuktian tertulis dari pihak tergugat I dan II.
(more…)

Read Full Post »

Jakarta, MKOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) sepanjang di Dapil Pesawaran 4 dalam sidang pleno di gedung MK, Senin (22/6). Putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Akil Mochtar, dan Achmad Sodiki, masing-masing sebagai Anggota.

Pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap perolehan suaranya di 20 daerah pemilihan (Dapil). Untuk permohonan PHPU DPR-RI, yakni Dapil DKI Jakarta II, Dapil Sumatera Barat I, Dapil Kalimantan Barat, Dapil Jawa Barat IV. Untuk permohonan PHPU DPRD Provinsi yakni Dapil Jambi I, Dapil Sulawesi Selatan I, Dapil Nusa Tenggara Barat II, dan Dapil Sumatera Selatan VII. Untuk permohonan PHPU DPRD Kabupaten/Kota, yakni Dapil Bekasi 3, Dapil Banjar 1, Dapil Kota Baru 2, Dapil Manggarai Barat 3, Dapil Depok 4, Dapil Pesawaran 4, Dapil Deli Serdang 2, Dapil Tapanuli Tengah 1, Dapil Bogor 5, Dapil Pagar Alam 2, Dapil Bandung 2, dan Dapil Tidore 3.

”Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, kecuali mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3. Eksepsi Termohon terbukti dan beralasan sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Tapanuli Tengah 3,” jelas hakim konstitusi dalam kesimpulan mengenai eksepsi. Dalam amar putusannya yang dibacakan, Mahkamah mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian dan menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya.

Pertimbangan Mahkamah dalam pokok permohonan, hanya mengabulkan permohonan sepanjang di Dapil Pesawaran 4. Mahkamah berpendapat untuk Dapil ini bahwa bukti yang sah dan meyakinkan adalah bukti yang diajukan Pemohon. ”Mahkamah menilai bahwa bukti yang sah dan meyakinkan adalah bukti yang diajukan Pemohon karena bukti yang diajukan Turut Termohon XIV pada setiap perolehan PSI terlihat banyak coretan, dengan demikian bukti Pemohon oleh Mahkamah dinilai sah dan meyakinkan sehingga dalil Pemohon mengenai penggelembungan perolehan suara PSI sebanyak 209 suara terbukti sah dan meyakinkan,” kata majelis hakim.

Sedangkan untuk Dapil Sumatera Selatan 7, Mahkamah berpendapat apa yang didalilkan Pemohon tidak didukung alat bukti dan selain itu, posita permohonan Pemohon mendalilkan penggelembungan suara Partai Hanura dan PPPI di Dapil Sumatera Selatan 7, tetapi di dalam petitum butir 2 permohonan halaman 55, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Penetapan KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009 secara nasional untuk Dapil Nusa Tenggara Barat 2 (Kabupaten Lombok Barat).

“Oleh karenanya permohonan Pemohon kabur (obscuur libel) karena apa yang didalilkan dalam posita permohonannya tidak sesuai dengan apa yang diminta dalam petitumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 6 ayat (4) huruf b dan ayat (5) PMK 16/2009, sehingga permohonan Pemohon harus dikesampingkan dan dinyatakan tidak dapat diterima,” lanjut hakim konstitusi membacakan pertimbangan putusan. Dalam kesimpulannya, MK menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Sumatera Selatan 7 tidak memenuhi syarat.

Sedangkan untuk permohonan Pemohon untuk Dapil selebihnya, Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak beralasan.

Amar Putusan

Dalam amar, Mahkamah dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang mengenai Dapil Pesawaran 4. Selanjutnya, MK menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilu 2009 sepanjang menyangkut Dapil Pesawaran 4. MK juga menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia di Dapil Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 1.974 suara. KPU juga diperintahkan untuk melaksanakan putusan ini.

MK menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian sepanjang mengenai Dapil Sumatera Selatan 7. Dalam akhir amar putusan, Mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya. (Miftakhul Huda)

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read Full Post »

Jakarta, MKOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada sidang pleno di gedung MK, Senin (22/6). Pembacaan putusan yang terbuka untuk umum ini dibacakan oleh tujuh Hakim Konstitusi, yakni Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Achmad Sodiki, Harjono, Maruarar Siahaan, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota.

Pemohon dalam perkara ini keberatan atas hasil Pemilu yang ditetapkan KPU yang meliputi 26 Daerah Pemilihan (Dapil). Sembilan Dapil untuk pemilu DPR RI, yakni Dapil Bengkulu, Dapil Lampung I, Dapil Jawa Tengah II, Dapil Jawa Barat IX, Dapil Jawa Timur II, Dapil Jawa Timur IX, Dapil Jawa Timur XI, Dapil Papua, dan Dapil Sulawesi Tengah. Empat Dapil untuk pemilu DPRD Provinsi, yakni Dapil Sulawesi Utara II, Dapil DKI Jakarta IV, Dapil DKI Jakarta V, dan Dapil Nusa Tenggara VI. Dan 15 Dapil untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, yakni Dapil Deli Serdang 3, Dapil Deli Serdang 4, Dapil Kota Jambi 5, Dapil Seluma 5, Dapil Kota Palembang 1, Dapil Pesawaran 3, Dapil Kota Malang 1, Dapil Sidoardjo 3, Dapil Kubu Raya 4, Dapil Sidenreng Rappang (Sidrap) 3, Dapil Wakatobi 1, Dapil Tobasa 3, Dapil Blitar 3, Dapil Jepara 4, dan Dapil Langkat 2.

Mahkamah dalam pertimbangannya untuk eksepsi, bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Turut Termohon, serta Pihak Terkait dalam keterangannya, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa: (i) permohonan Pemohon tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu; (ii) permohonan kabur (obscuur libel).

“Bahwa terhadap keberatan sepanjang mengenai permohonan Pemohon, yang oleh Termohon dan Turut Termohon, serta Pihak Terkait, didalilkan tidak termasuk objek perselisihan hasil Pemilu dan kabur (obscuur libel), Mahkamah menilai, eksepsi tersebut sudah termasuk dalam materi pokok permohonan yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam setiap Dapil yang dimohonkan,” ujar majelis hakim dalam pendapat Mahkamah.

Dalam amar putusannya, MK menyatakan eksepsi Termohon, Turut Termohon, dan Pihak Terkait dikabulkan sebagian.

Dapil Langkat 2 Terbukti
Selanjutnya kesimpulan dalam putusan ini, MK menyatakan permohonan untuk Dapil Lampung I, Dapil Jawa Timur IX, Dapil Jawa Timur XI, Dapil Papua, Dapil Sulawesi Tengah, Dapil DKI Jakarta IV, Dapil Deli Serdang 3, Dapil Blitar 3, dan Dapil Jepara 4 kabur (obscuur). Sedangkan dalil-dalil permohonan untuk Dapil Bengkulu, Dapil Jawa Tengah II, Dapil Jawa Barat IX, Dapil Sulawesi Utara II, Dapil DKI Jakarta V, Dapil Nusa Tenggara VI, Dapil Deli Serdang 4, Dapil Seluma 5, Dapil Kota Palembang 1, Dapil Pesawaran 3, Dapil Kota Malang 1, Dapil Sidoardjo 3, Dapil Kubu Raya 4, Dapil Sidenreng Rappang 3, Dapil Wakatobi 1, Dapil Tobasa 3, tidak terbukti. Kemudian, dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon untuk Dapil Langkat 2 (DPRD Kabupaten) tidak dibantah oleh Termohon dan Turut Termohon, sehingga menurut hukum dinyatakan beralasan.

Dalam amar putusan, dalam pokok permohonan, MK menyatakan permohonan Pemohon untuk Dapil Lampung I (DPR RI), Dapil Jawa Timur IX (DPR RI), Dapil Jawa Timur XI (DPR RI), Dapil Papua (DPR RI), Dapil Sulawesi Tengah (DPR RI), Dapil DKI Jakarta IV (DPRD Provinsi), Dapil Deli Serdang 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Blitar 3 (DPRD Kabupaten), Dapil Jepara 4 (DPRD Kabupaten) tidak dapat diterima.

MK menyatakan batal Keputusan KPU Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilu 2009 sepanjang mengenai perolehan suara Pemohon, Partai Damai Sejahtera, dan Partai Karya Peduli Bangsa di Dapil Kabupaten Langkat 2 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Langkat. Selanjutnya, MK menyatakan bahwa perolehan suara yang benar di Dapil Kabupaten Langkat 2 pemilihan anggota DPRD Kabupaten Langkat untuk Partai Damai Sejahtera sejumlah 3.154 suara, Partai Karya Peduli Bangsa sejumlah 3.177 suara, dan Pemohon sejumlah 3.182 suara.

Mahkamah juga memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini. Selain itu juga menyatakan menolak permohonan untuk selain dan selebihnya. (Miftakhul Huda)

Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read Full Post »

Jakarta, MKOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan sela memerintahkan KPU Kabupaten Yahukimo untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 37 distrik di Kabupaten Yahukimo dan penghitungan suara ulang pada 14 distrik di kabupaten tersebut, Selasa (9/6) di gedung MK. Putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum ini dilaksanakan oleh Moh. Mahfud MD, sebagai ketua merangkap anggota, beranggotakan A. Mukthie Fadjar, Maruarar Siahaan, Harjono, M. Arsyad Sanusi, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim.

KPU Kabupaten Yahukimo juga diperintahkan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini dan menangguhkan berlakunya Keputusan KPU No.255/Kpts/KPU/TAHUN 2009 sepanjang menyangkut hasil penghitungan suara calon Anggota DPD di Kabupaten Yahukimo.

Perkara ini diajukan oleh Pdt. Elion Numberi (Pemohon I) dan Hasbi Suaib (Pemohon II) dengan perkara No. 47-81/PHPU.A-VII/2009. Keduanya adalah calon anggota DPD dari dapil Papua yang menyoal perolehan suaranya.

MK memberi batas waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang dalam 90 hari sejak putusan, sedangkan penghitungan suara ulang dalam 60 hari. Adapun 37 distrik yang diperintahkan, yakni Distrik Ninia, Distrik Holuwon, Distrik Soba, Distrik Kayo, Distrik Hilipuk, Distrik Sobaham, Distrik Kwikma, Distrik Kabianggema, Distrik Lolat, Distrik Soloikma, Distrik Duram, Distrik Korupun, Distrik Sela, Distrik Kwelamdua, Distrik Langda, Distrik Bomela, Distrik S’’mtamon, Distrik Dekai, Distrik Sumo, Distrik Obio, Distrik Seradala, Distrik Anggruk, Distrik Walma, Distrik Pronggoli, Distrik Panggema, Distrik Ubahak, Distrik Yahuliambut, Distrik Kosarek, Distrik Nipsan, Distrik Talambo, Distrik Endomen, Distrik Fuldama, Distrik Kona, Distrik Dirwemna, Distrik Nalca, Distrik Ubalihi, dan Distrik Hereapini. Untuk penghitungan suara ulang di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama.

Tidak Ada Pencontrengan

MK mengangggap pemilu di Kabupaten Yahukimo umumnya tidak dilakukan pencontrengan pada surat suara, melainkan dengan cara “kesepakatan warga” atau “aklamasi” oleh setiap perwakilan kelompok masyarakat, namun ternyata hasilnya tetap dimasukkan ke dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua.

Tidak terselenggaranya pemilu di 37 distrik di Kabupaten Yahukimo menurut Mahkamah menyebabkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Umum Provinsi Papua pada tanggal 6 Mei 2009 di KPU Provinsi Papua khusus untuk Kabupaten Yahukimo mengalami deadlock sehingga harus diskors dua kali, karena keberatan-keberatan dari saksi partai politik dan calon anggota DPD. Sehingga dibentuk tim, padahal mereka tidak berhak dan karena tidak diperoleh kesepakatan, Ketua KPU Papua tetap menetapkan rekapitulasi suara.

“Ketua KPU Provinsi Papua tetap menetapkan rekapitulasi penghitungan suara dengan tetap menyilakan kepada pihak-pihak yang mengajukan keberatan untuk mengajukan hal tersebut sebagai sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi,” kata majelis hakim.

Sedangkan untuk 14 distrik MK mempertimbangkan ditemukan perbedaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. “Sedangkan di Distrik Kurima, Distrik Tangma, Distrik Ukha, Distrik Mugi, Distrik Yogosem, Distrik Werima, Distrik Pasema, Distrik Samenage, Distrik Silimo, Distrik Hogio, Distrik Amuma, Distrik Musaik, Distrik Suru-Suru, dan Distrik Wusama terjadi perbedaan rekapitulasi penghitungan hasil pemilihan umum pada distrik-distrik untuk pemilihan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah” ujar hakim konstitusi.

Hargai Nilai Budaya

Mahkamah berpandangan pemilu di Kabupaten Yahukimo tidak diselenggarakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun, MK menghargai nilai budaya di kalangan masyarakat Papua yang khas dengan sistem kesepakatan warga. “Mahkamah menerima cara pemilihan kolektif (“kesepakatan warga” atau “aklamasi”) yang telah diterima masyarakat Kabupaten Yahukimo tersebut, karena jika dipaksakan pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikhawatirkan akan timbul konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat setempat,” lanjut hakim di persidangan.

Akan tetapi dalam kasus ini, Mahkamah melihat KPU telah melakukan pelanggaran yang terstruktur dan masif. “Meskipun menerima caranya yang khas, tetapi karena untuk distrik-distrik tertentu, penyelenggaranya telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan masif, maka demi keadilan Mahkamah menafikan hasil rekapitulasi tersebut agar KPU Kabupaten tetap melaksanakan kewajiban hukumnya,” ujar hakim konstitusi.

Mahkamah tetap berpendirian tidak dapat terbelenggu dengan hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif saja, melainkan juga dapat memerintahkan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang jika hal tersebut dipandang perlu. (Lulu A/Miftakhul Huda)
Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read Full Post »

Jakarta, MKOnline – Mahkamah Konstitusi (MK) dengan bulat menjatuhkan putusan sela yang memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di Nias Selatan. ”Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Kabupaten Nias Selatan paling lambat 90 hari terhitung sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua Majelis Hakim Moh. Mahfud MD saat membaca amar putusan. Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Nias Selatan untuk melaporkan penetapan hasil pemungutan suara ulang tersebut kepada MK paling lambat dalam tenggat yang ditetapkan dalam amar putusan ini.
Selanjutnya, MK dapat menetapkan dan menugaskan dua orang Hakim Konstitusi untuk menghadiri penyelenggaraan pemungutan suara ulang tersebut. Berkenaan dengan keputusan KPU yang perselisihkan, MK menetapkan menangguhkan berlakunya sepanjang perolehan suara parpol di Nias Selatan. Sedang dalam eksepsi, MK menyatakan eksepsi Termohon dan Turut Termohon tidak dapat diterima.
Demikian amar putusan yang dibacakan majelis hakim hari ini pukul 11.00 WIB. Perkara dengan No.28-65-70-82-84-89/PHPU.C-VII/2009 ini semula diadili sendiri-sendiri dalam sidang panel yang mempersolkan perolehan suara di Dapil Nias Selatan. Perkara ini diajukan enam partai politik, yakni Partai Kasih Demokrasi Indonesia (Pemohon I), Partai Penguasaha dan Pekerja Indonesia (Pemohon II), Partai Perjuangan Indonesia Baru (PPIB) (Pemohon III), Partai Republika Nusantara (Pemohon IV), Partai Hati Nurani Rakyat (Pemohon V), dan Partai Demokrat (Pemohon VI). Sidang pengambilan putusan ini dilakukan oleh Moh. Mahfud MD., sebagai Ketua merangkap Anggota dengan para anggota Harjono, M. Arsyad Sanusi, Abdul Mukthie Fadjar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Maruarar Siahaan, Achmad Sodiki, dan M. Akil Mochtar.
Mahkamah dalam pendapatnya seperti dibacakan di persidangan, mempertimbangkan bahwa sesuai fakta-fakta hukum berdasarkan pokok permohonan, jawaban, bukti-bukti dan saksi-saksi menemukan bahwa pemilu di Nias Selatan tidak berlangsung secara demokratis. ”Penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Nias Selatan tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Arsyad Sanusi
21 Kotak Suara Belum Dihitung
Selanjutnya kemudian ada 21 kotak suara yang belum terbawa ke Medan dan belum di hitung serta 21 kotak suara tersebut masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan. ”Mahkamah menilai dengan pengakuan tertulis surat KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor 270/645/KPUD Nias Selatan bertanggal 5 Mei 2009 dan juga dikuatkan keterangan Saksi Sanudin Zebua (Kapolres Kabupaten Nias Selatan) yang menyatakan bahwa masih ada 21 (dua puluh satu) kotak suara yang belum terbawa ke Medan dan belum di hitung serta 21 (dua puluh satu) kotak suara tersebut masih berada di KPU Kabupaten Nias Selatan,” ujar Arsyad Sanusi.
Arsyad selanjutnya menyatakan harus dilaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh Nias Selatan karena terjadi pelanggaran penyelenggaraan pemilu dan pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan tidak menurut hukum. ”Terdapat keadaan-keadaan di mana pemungutan suara dan penghitungan suara telah dilakukan tidak menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 219 ayat (2) UU 10/2008). Mahkamah menilai bahwa pemilihan umum di Kabupaten Nias Selatan untuk keseluruhannya perlu dilakukan pemungutan suara ulang, rekapitulasi penghitungan suara ulang, dan lain-lain, untuk menetapkan perolehan suara partai politik dalam pemilihan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten,” ujarnya.
MK menimbang bahwa pemilu merupakan wujud pelaksanaan hak politik warga negara yang paling nyata dalam demokrasi, sedangkan prinsip demokrasi merupakan salah satu asas yang fundamental dalam ketatanegaraan menurut UUD 1945. Pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil juga merupakan hak negara untuk membangun dirinya.
Dengan demikian, MK tidak dapat berdiam diri dengan terbelenggu memeriksa angka-angka suara dengan pemilu yang secara nyata diselenggarakan melalui pelanggaran yang masif dan terstruktur dan jika dibiarkan akan melemahkan demokrasi itu sendiri. ”Jika pelanggaran-pelanggaran seperti itu dibiarkan, maka pada pemilihan umum-pemilihan umum yang akan datang akan mudah terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang serupa. Oleh sebab itu pula Mahkamah tidak dapat membelenggu dirinya untuk hanya memeriksa dan memutus segi-segi kuantitatif dengan hanya merekapitulasi kembali angka-angka perolehan suara yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU, melainkan juga Mahkamah dapat memerintahkan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang,” kata Arsyad melanjutkan pembacaan putusan Mahkamah.
Untuk batas waktu 30 hari sesuai undang-undang, Mahkamah menimbang dengan adanya putusan sela ini maka sejak putusan sampai dengan dilaporkannya pelaksanaan putusan tidak dihitung sebagai bagian dari 30 hari kerja. ” Sisa jumlah hari untuk membuat putusan final dalam perkara a quo dihitung sejak diucapkannya putusan ini sampai dengan dilaporkannya secara resmi putusan Mahkamah dalam perkara a quo” tegas Arsyad.
Penghitungan Ulang
Majelis hakim juga menjatuhkan putusan dua perkara sengketa pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk permohonan yang diajukan S. Makmur Hasugian, calon anggota DPD dapil Sumut, MK mengabulkan eksepsi Termohon dan menyatakan MK tidak berwenang mengadili perkara ini.
Sedangkan untuk perkara yang diajukan Pemohon Rahmat Shah, calon anggota DPD dapil Sumut, MK pada pukul 12.00 WIB memutuskan memerintahkan KPU dan KPU Provinsi Sumut melakukan penghitungan ulang perolehan suara calon anggota DPD di Kecamatan-kecamatan: Gomo, Lahusa, Lolowatu, Lolomatua, Teluk Dalam, dan Amandraya, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan ini diucapkan dan melaporkan hasilnya kepada MK. Keputusan KPU yang dipersengketakan juga ditangguhkan berlakunya sepanjang di enam kecamatan ini. (Miftakhul Huda)
Sumber: http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: