Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘POJOK GAGASAN’ Category

Oleh Salahuddin Wahid

Munas Partai Keadilan Sejahtera 2010 memutuskan membuka diri bagi pengurus non-Muslim. Walau merupakan penegasan sikap yang diambil di Denpasar 2008, sikap itu tetap menarik perhatian karena dilakukan melalui perubahan AD/ART.

Tanggapan terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragam. Di dalam kalangan PKS ada yang menolak, ada yang menerima. Di luar PKS ada yang menganggap strategi itu tepat, ada juga yang menganggapnya sebagai langkah kontraproduktif. Akan lebih banyak jumlah mereka yang meninggalkan PKS dibandingkan dengan pemilih baru.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Donny Gahral Adian

Gegap gempita calon independen untuk kursi kepresidenan mesti dicermati baik-baik. Di satu sisi ada soal hak konstitusional yang setara atas partisipasi politik. Di sisi lain, alergi politik terhadap partai sebagai mesin partisipasi yang bekerja maksimal.

Dua soal mesti didedah pelan-pelan. Pertama, apakah benar hak konstitusional warga terpangkas oleh kepartaian sebagai representasi politik? Kedua, apakah benar partai tidak bekerja maksimal dalam memompa partisipasi politik warga. Saya cenderung berhati-hati untuk segera memberi jawaban positif.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Artidjo Alkostar

Korupsi politik di parlemen merupakan kejahatan yang sifat berbahayanya lebih dahsyat dibandingkan korupsi yang dilakukan oleh orang yang tak memiliki kekuasaan politik. Dampak sosial-politik dan ekonominya sangat luas karena mempergunakan kewenangan politik dan sarana kekuasaan yang ada pada pelaku korupsi tersebut.

Korupsi politik yang terjadi di parlemen merupakan salah satu bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat, khususnya konstituen pemilihnya. Korupsi politik di parlemen dilakukan dengan cara memperjualbelikan kekuasaan elektoral demi keuntungan pribadi.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Syamsuddin Haris

Hamka Yandhu akhirnya membeberkan aliran dana haram Bank Indonesia sebesar Rp 24 miliar kepada 52 anggota Komisi IX DPR 1999-2004. Sungguh mencengangkan.

Sebelumnya, kita terperangah oleh laporan Kompas tentang sebaran kasus korupsi yang melanda semua cabang pemerintahan—eksekutif, legislatif, dan yudikatif—di pusat dan daerah dari ujung barat hingga timur Tanah Air. Apa yang terjadi dengan republik ini?
(more…)

Read Full Post »

Parlemen Korup?

Oleh Bambang Widjojanto

Kejahatan nyaris sempurna. Konspirasi sistematis dan terstruktur Komisi IX DPR periode 1999-2004 setelah hampir lima tahun baru dapat dibongkar.Fakta tersangkutnya hampir semua anggota Komisi IX tak lagi fenomena ”gunung es”, tetapi lebih tepat asap pekat dari api korupsi yang masif di parlemen.

Dewan adalah pemegang mandat yang berwenang mengawasi, untuk merepresentasi kepentingan ”daulat rakyat” guna mengawasi penggunaan kekuasaan yang melekat pada eksekutif, termasuk Bank Indonesia. Pada era 1999-2004, parlemen dalam masa kritis karena merupakan periode pertama kekuasaan pascapenjatuhan Orde Baru.
(more…)

Read Full Post »

Ditulis oleh Bambang Widjojanto
Kamis, 02 September 2010 10:15


ABSTRACT

Constitution is fundamental norm of state because it contains the vision and objectives of the country and also propose the principles and basic rules governing the life of the nation, state and communities. One of the main important instrument in the system of state power is a judicial power. The independency of judicial power should be maintained and protected, indeed, the accountability of judicial power must be improved. There are 2 (two) changes period of the Constitution in a historical perspective of the Indonesia public institutions, such: firstly, the changes of constitution in the post-independence of the state; and secondly, the constitutional changing of new order period and/or in the early days of the order of the Reformation.
From 1999 up to 2002, at least 4 (four) times amendments of constitution has been done. The formulation of text constitution 1945 stated clearly that “the power of judiciary is independent authority for enforcing the law and justice”. Independence should be enforces as one side of the coins are accompanied by accountability on the other side. It means that independency of judiciary which accompanied by accountability, could be minimized or reduced significantly, the potential causes of anarchism and corruption.

(more…)

Read Full Post »

Plagiarisme ternyata tidak hanya terjadi di negeri-negeri dengan tradisi akademik yang belum kukuh. Skandal plagiarisme terkini tengah melanda Jerman dan Inggris, dua negeri yang memiliki rekam jejak akademik yang kukuh dan panjang.

Karl Theodor zu Guttenberg, anak ajaib dalam dunia politik Jerman, pada 1 Maret 2011, terpaksa mundur sebagai menteri pertahanan sesudah kontroversi yang membuat namanya diolok-olok koran Tageszeitung Berlin sebagai Googleberg.
(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: