Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘WARUNG GAGASAN’ Category

Kebebasan Bersuara

Demokrasi tak ayal menyimpan segurat sinisme tua. Demokrasi adalah konsep yang digagas secara sinis oleh mereka yang memiliki keistimewaan memerintah.

Para senior, aristokrat, teknokrat, dan orang berpunya adalah arsitek demokrasi. Mereka mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan oleh mereka yang tak berhak: kaum miskin, buruh, dan juga perempuan.
Demokrasi di mata mereka adalah sebentuk degenerasi. Degenerasi terjadi ketika pemerintahan merosot dari tangan yang kompeten ke tangan yang inkompeten. Demokrasi seyogianya bukan kedaulatan demos, melainkan ”orang-orang yang berhak”. Sinisme tua itu saya temukan pada secarik artikel Komaruddin Hidayat (Kompas, 5/1) yang menyarikan kuliah Wapres Boediono di UIN.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

POLEMIK tentang siapa penggali Pancasila ternyata terus berlangsung. Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, yang menyimpulkan bahwa penggali utama Pancasila tidak hanya Bung Karno tapi juga Muh. Yamin dan Soepomo, lewat Kompas akhir pekan lalu mulai menjawab pengritiknya. Kesimpulan Nugroho yang juga mengatakan 1 Juni hanyalah hari lahir Pancasila Bung Karno, memang mengundang banyak kritik.

Beberapa sejarahwan meragukan metodologi sejarah dan prosedur ilmiah yang dipakai Nugroho untuk membuktikan kesimpulannya (TEMPO, 29 Agustus 1981). Seorang sejarahwan dari Leknas/LIPI, Abdurrachman Surjomihardjo malah berpendapat bahwa karya Nugroho Proses Perumusan Pancasila Dasar Negara lebih merupakan “pamflet politik” daripada suatu karya sejarah. Toh tidak ada yang sampai menuduh Nugroho telah berusaha “memalsukan sejarah.” Keberatan para penyanggah Nugroho terutama menyangkut buku tulisan Prof. Mr. H. Muh. Yamin Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber primer. Yamin dicurigai telah “menyaring” notulen rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan hanya memuat bagian-bagian yang memperkuat dan menonjolkan posisinya.
(more…)

Read Full Post »

Bangsa dan negara ini menghadapi aneka masalah besar, menggunung, dan berat. Pengadilan hanya menambah beban bangsa jika harapan masyarakat terus dikecewakan. Sebaliknya, pengadilan akan membantu mengurangi beban bangsa jika hakim tidak hanya berpikir menerapkan UU, tetapi secara progresif menjadi vigilante.” (Satjipto Rahardjo: 2007)

Keresahan Almarhum Satjipto Rahadjo juga dirasakan bersama. Bagaimana tidak, sejak 1998 tujuan reformasi hukum belum sepenuhnya tercapai. Perubahan belum menyentuh perilaku yang diharapkan. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2008 lalu atas judicial system di Asia, masih menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-12, jauh di bawah Singapura pada peringkat ke-2. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja lembaga hukum, dimana praktik mafia peradilan atau judicial corruption masih marak terjadi. Sorotan masyarakat akan rekam jejak buruk lembaga hukum kita tahun ini dengan reaksi keras publik atas proses hukum Bibit Waluyo-Chandra M. Hamzah sebagai upaya melemahkan lembaga yang memberas korupsi.

Benar saat ini proses hukum banyak menyentuh pejabat tinggi, produk UU setiap saat disahkan, dan berbagai institusi dan kebijakan dibentuk. Akan tetapi semuanya baru perubahan bentuk dan sitem ketatanegaran dan banyak sifatnya seremonial dan trend belaka. Reformasi belum menyentuh masalah mendasar perilaku korupsi di semua kalangan dan lapisan masyarakat. Korupsi semakin terbuka dan mewabah di segala penjuru, di daerah-daerah dan segala golongan, jabatan dan lapisan. Di perdengarkannya rekaman pembicaraan di MK membuktikan penegakakan hukum diwarnai penghianatan dan ketidakjujuran. Jika penegak hukum mau bertindak korup, maka sistem ideal apapun tidak akan ada artinya. Negara hukum hanya indah tercantum dalam konstitusi tanpa makna dan hanya menjadi klaim bernegara hukum.

(more…)

Read Full Post »

Sebuah Peristiwa Pendorong Kekuasaan MPR Dibatasi, Pemberhentian Presiden Tidak Berdasar Kekuatan Politik, dan Mahkamah Konstitusi Dibentuk

Oleh Miftakhul Huda*

Sejak berdirinya Republik Indonesia pergantian presiden selalu diwarnai kontroversi, termasuk pemakzulan atau pemberhentian Gus Dur sebagai Presiden. Penulis mengingat jelas pencabutan mandatnya dalam proses Sidang Istimewa (SI) MPR melalui proses politik dan dugaan kabur sampai saat ini. Perseteruan dua lembaga ini memang menguntungkan DPR saat kondisi kekuasaan legislatif sangat besar, disisi lain kekuasaan Presiden di-”preteli” melalalui amandemen pertama dan kedua UUD 1945 (1999-2000). Kekuasaan yudisial sebagai kekuatan penyeimbang belum mampu mengontrol kedua kekuasaan ini karena materi amandemen konstitusi belum menyentuh kekuasaan kehakiman.

Pengaturan sengketa lembaga negara dan pemberhentian presiden dengan peran Mahkamah Konstitusi (MK) turut menyelesaikan baru ditetapkan dalam amandemen ketiga dan keempat (2001-2002). Penulis hanya mengetengahkan peristiwa-peristiwa di sekitar pemberhentian dan bagaimana hukum konstitusi mengatur sebuah proses politik yang sering diabaikan, terkait SI MPR yang hanya mengedepankan kekuatan politik. Secara singkat diulas pertanggungjawaban Gus Dur berdasarkan dasar hukum, sifat, prosedur dan materi pertanggungjawaban Presiden dalam kerangka sistem presidensial dalam pemahaman penulis mengenai hukum tata negara.
(more…)

Read Full Post »

KPK
Kewenangan KPK “menyadap dan merekam pembicaraan” setiap orang yang diduga korupsi menyangkut kerugian negara minimal 1 milyar dalam UU KPK pernah diuji (in) konstitusionalitasnya. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi dengan pertimbangan UU yang membatasi hak asasi tersebut semata-mata diperlukan sebagai tindakan luar biasa untuk mengatasi korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa. Namun, untuk mencegah penyalahgunaan, MK berpendapat perlu pengaturan syarat dan tata caranya. (Lihat putusan MK No. 006/PUU-I/2003 dan No.12-016-019/PUU-IV/2006)

Pihak-pihak yang menyatakan KPK tidak berwenang melakukan penyadapan adalah tidak berdasar, baik berdasarkan UU maupun putusan MK. Jadi siapapun yang diduga terlibat korupsi minimal 1 milyar (advokat, polisi, jaksa, hakim, pejabat negara, notaris, pimpinan dan pegawai KPK, tukang becak, nelayan, petani, pemulung, dan lain sebagainya) dapat disadap KPK dalam rangka tugas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Siapapun di negara ini tidak ada yang kebal hukum, apapun profesinya. Jadi kenapa takut disadap kalau tidak melakukan kejahatan tersebut. Lantas kenapa kewenangan yang jelas-jelas diatur ini dipersoalkan kembali dan berulang-ulang dikemukakan, kecuali kalau memang legislator telah mencabut kewenangan tersebut? Namun jika legislator mencabut, bukankah MK telah menguji dan menyatakan kewenangan ”menyadap dan merekam pembicaraan” tidak bertentangan dengan UUD 1945?

Tulisan singkat ini ingin menjernihkan pemahaman terhadap aturan main yang sudah jelas. Kalaupun dipersoalkan soal penyadapan, semestinya berada di wilayah legislasi agar penyempurnaan dilakukan oleh Presiden dan DPR. Jangan dibalik kemudian menyatakan KPK tidak berwenang menyadap. Jangan lupakan kesepakatan reformasi 1998 bahwa korupsi adalah extraordinary crime sehingga penyadapan diatur.

Read Full Post »

Ray Bachtiar/ Humas MK

Ray Bachtiar/ Humas MK

Sejarah judicial review pertama kali timbul dalam praktik hukum di Amerika Serikat melalui putusan Supreme Court Amerika Serikat dalam perkara “Marbury Vs Madison” tahun 1803. Meskipun ketentuan judicial review tidak tercantum dalam Undang-Undang Dasar Amerika Serikat, Supreme Court Amerika Serikat membuat sebuah putusan yang ditulis John Marshall dan didukung 4 Hakim Agung lainnya yang menyatakan bahwa pengadilan berwenang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi.

Dalam perkara tersebut, ketentuan yang memberikan kewenangan Supreme Court untuk mengeluarkan writ of mandamus pada Pasal 13 Judiciary Act dianggap melebihi kewenangan yang diberikan konstitusi, sehingga Supreme Court menyatakan hal itu bertentangan dengan konstitusi sebagai the supreme of the land. Namun, di sisi lain juga dinyatakan bahwa William Marbury sesuai hukum berhak atas surat-surat pengangkatannya. Keberanian John Marshall dalam kasus “Marbury Vs Madison” untuk berijtihad menjadi preseden baru dalam sejarah Amerika dan pengaruhnya meluas dalam pemikiran dan praktik hukum di banyak negara. Sejak saat itu telah banyak undang-undang federal maupun undang-undang negara bagian yang dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Supreme Court.
(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda, S.H.

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

(Praktisi Hukum di Surabaya)

PENDAHULUAN

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[1] Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita dalam beberapa putusannya.

MK dilahirkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat mustahil inkonstitusional.

Sebaliknya yang berpandangan progresif memandang UU, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan dengan UUD harus dikalahkan berdasarkan hirarki norma hukum UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UU dapat di ganggu-gugat karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (legal sovereignty) kedua sehingga harus tunduk dengan produk pemegang kedaulatan hukum pertama yakni UUD 1945 dan Tap MPR.

Sejak kemerdekan Indonesia UU diperlakukan “sakral”, termasuk UUD 1945 dan Tap MPR. Secara tegas UU dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. MPR satu-satunya yang berhak menguji dengan anggapan sesuai struktur ketatanegaraan. Sehingga MPR menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara dengan pembatalan praktikal.[2] Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah wewenang MA menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah UU melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan langsung.

Kekuasaan MPR menguji UU meskipun dibenarkan, akan tetapi memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji UU pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.[3]

MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai UUD 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan sendiri oleh pembentuk UU, bukan oleh MPRS.[4]

Ditetapkannya lembaga tersendiri di luar MA, berdasarkan pemikiran mengatasi kelemahan-kelemahan di atas dan konsekuensi dianutnya dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan paham pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances antarlembaga negara. Paham pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem parlem dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung termasuk soal judicial review.

Dalam menjalankan kewenangan menguji konstitusionalitas UU, MK banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum formilnya khususnya masalah ultra petita. Pihak yang menolak ultra petita menganggap MK telah memasuki ranah legislatif, tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi berbagai kritikan menegaskan putusan MK boleh saja memuat ultra petita jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari UU) dan larangan putusan mengandung ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan membenarkan ultra petita di MK, asal saja dalam permohonan judicial review meminta keadilan (ex aequo et bono).[5]

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: