Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘RESENSI BUKU’ Category

07 Maret 2011

RESENSI BUKU:


POLISI ZAMAN HINDIA BELANDA: DARI KEPEDULIAN DAN KETAKUTAN
Penulis : Marieke Bloembergen
Penerbit: PT Kompas Media Nusantara dan KITLV-Jakarta
Tahun : 2011
Tebal : 539 hlm

SEJARAH menjadi kebutuhan intelektual di saat masyarakat dalam ketidakpastian. Dalam keadaan itu, kita menjadi ingin bertanya, mengapa bisa begini. Untuk menjawabnya, kemudian kita menengok ke masa lalu, mencari pangkal persoalan sekaligus cermin untuk melihat persoalan kontemporer. Hal inilah yang mendorong adanya penelitian sejarah, baik akademis maupun naluriah.
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

RESENSI BUKU

Oleh: RN Bayu Aji*
Lembaga peradilan beserta problematika hukum di Indonesia pada saat ini mengalami perkembagan yang menggembirakan. Semenjak didirikannya Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2003, muncul titik cerah dalam penegakan hukum di Indonesia.

Bukan tanpa alasan, jalan buntu yang dialami dalam proses penegakan hukum di lembaga peradilan Indonesia menjadi terbuka dan transparan dengan gebrakan dan langkah penegakan keadilan subtantif yang digagas oleh MK. Semua orang pasti membuka mata lebar-lebar dan juga memperdebatkan gagasan MK tersebut. Banyak langkah yang kemudian ditempuh oleh MK dengan putusan-putusannya yang mungkin menggegerkan dunia hukum dan keadilan di Indonesia.
(more…)

Read Full Post »


Miftakhul Huda*

Buku “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia” (1955) ini terbagi dalam sepuluh bab. Bab pertama berisi pokok penyelidikan buku ini, yakni hukum tata negara positif berdasarkan UUD Sementara 1950, definisi norma hukum dan pembagiannya, sumber hukum negara, dan tentang interpretasi. Norma-norma hukum yang mengatur bentuk negara, organisasi pemerintahannya, susunan dan hak kewajiban organ-organ pemerintahan diuraikan disini. Selain hukum nasional, berlaku juga sumber hukum Internasional. UUD atau konstitusi sebagai: “Undang2 jang Tertinggi dalam Negara, jang memuat dasar2 seluruh sistem Hukum dalam Negara itu.” mendapatkan tempat khusus dan dibedakan dengan UU dan traktat.

Menyangkut hak uji UU oleh hakim, menurut Wolhoff kekuasaan per-UU-an biasa tidak berhak merubah UUD, dan ketentuan “UU tak dapat diganggu gugat” tidak dimaksudkan melepaskan diri dari penyesuaian UU biasa dengan UUD, baik materiil maupun formil. Terkait kedudukan traktat terhadap UU dan UUD, pertanyataan dia yang menggelitik yaitu jika traktat disamakan UU, maka traktat dapat merubah UU yang berlaku sebelumya, tetapi sebuah UU tidak dapat merubah traktat, karena traktat dapat dirubah hanya oleh organ-organ nasional secara berfihak satu (eenzijdig) saja.(hlm. 19-20)
(more…)

Read Full Post »

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Buku berjudul Kuliah Hukum Tata Negara ini diterbitkan pada 1982 yang berasal dari materi kuliah Prof. Djokosoetono yang disampaikan pada 1956 yang dihimpun muridnya, Prof. Harun Alrasyid. Selain periode 1955-1956, materi kuliah beliau yang dihimpun, yakni Kuliah Ilmu Negara dan Himpunan Kuliah Filsafat Hukum. Pak Djoko, demikian beliau biasa dipanggil, hanya pernah menulis sendiri yakni buku Sejarah Politik Hukum Adat bersama Soepomo. Djokosoetono memakai istilah vervassungslehre atau theorie der verfassung (teori konstitusi) untuk hukum tata negara. Uraian di bagian-bagian buku ini selalu mengaitkan praktek yang terjadi, dimana saat itu konstituante sedang bersidang menyusun Undang-Undang Dasar (UUD) yang tetap.

Herman Heller menurutnya adalah ahli yang memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan sehingga dipilih sebagai sandaran, tidak lagi Carl Schmitt. Syarat ilmu pengetahuan, yaitu empiris, immanent, fungsional, dialektis, dinamis, dan knowledge for what? Semua gejala harus berdasar pengetahuan, empiris, nyata dan konkrit, serta harus dikembalikan kepada kekuatan-kekuatan dalam dunia kita, dan bukan diluar kekuasaan manusia. Semua gejala tidak terlepas satu dengan yang lainnya (interdependensi), semisal hakekat negara dengan melihat fungsinya kepada masyarakat. Selanjutnya suatu hubungan mempunyai dua faktor, meskipun ada hubungan satu dengan lain, akan tetapi tidak dapat dikembalikan faktor yang lebih tinggi. Dialektis disini, misalkan individu dan gemeenshap yang satu voorounderstellen yang lain. Gejala-gejala yang kita hadapi berubah dan berkembang (dinamis). Dan yang terakhir, “wetenschap voor de practijk”, ilmu pengetahuan untuk kebutuhan praktek. (more…)

Read Full Post »

Buku 600 Tahun Sang Merah Putih karya Muhammad Yamin menjawab pertanyaan bahwa merah putih bukan hanya hasil perenungan sesaat. Sang Merah Putih disepakati dalam konstitusi 18 Agustus 1945 bahwa “Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih” berusia sangat panjang. Sang Merah Putih sebelumnya berkibar di Jakarta pada hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di muka istana Merdeka 17 Agustus dan berbulan-bulan lamanya berkibar terus menerus sebagai tanda kedaulatan revolusi Indonesia.

Sejarah Penghormatan

Karya ini kaya referensi dari berbagai ilmu, sehingga melengkapi keunggulan Yamin tidak hanya ahli di bidang sastra, hukum dan politik. Yamin menyatakan usia penghormatan warna tersebut dilakukan sejak 6000 tahun lalu pada zaman purbakala (praehistoria) dimana perpindahan orang purba-Indonesia dari Asia-Tenggara melalui semenanjung Sumatera dan Filipina-Sulawesi menghormat warna Merah-Matahari dan Putih-Rembulan. Dari zaman inilah lahir penghormatan yang bertebar di Nusa Indonesia dan seluruh kepulauan Austronesia. (more…)

Read Full Post »

Judul : Ilmu Hukum Tata Negara Kuliah Tahun 1959/1960 Djilid I dan IICopy of ilmuhukumtatanegara2
Penulis : Prof. Mr. Boedisoesetya
Penerbit : Jajasan Badan Penerbit Gadjah Mada
Tahun terbit : tanpa tahun
Jumlah : 192 halaman

Miftakhul Huda, Redaktur Majalah Konstitusi

Boedisoesetya dalam buku ini memberi perhatian kapan negara Indonesia berdiri yaitu sejak Proklamasi 17 Agustus 1945. Proklamasi manandai berlakunya norma dasar baru yang dikenal Grund Norm dan berlakulah norma tata hukum Indonesia. Berlakunya tata hukum baru bukan karena hukum di Negara Belanda. Dengan Proklamasi, UUD diberlakukan. Sehingga bukan adanya UUD, Presiden dan alat-alat perlengkapan negara sehingga negara ada, namun sebaliknya ”ada negara” memerlukan organ-organ tersebut. Dengan Proklamasi, berlaku negara baru Indonesia dengan tata hukum baru di bekas Hindia Belanda.

Terhadap perubahan dari Konstitusi RIS dengan UUDS 1950, Boedisoesetya mengkritik UUD 1950 yang dinyatakan berlaku 17 Agustus 1950, namun UU Federal sebagai baju hukum-nya tidak menetapkan kapan berlakunya. Sehingga UU Federal secara yuridis berlaku pada 14 atau 15 September, yakni 30 hari sesudah pengundangan berdasar Pasal 13 UU Federal No. 2 Tahun 1950. Selain itu beliau menegaskan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan UUD Proklamasi tidak dapat dicari dasarnya dari UUDS 1950, namun merupakan norma dasar tersendiri yang dalam rangka hukum tata negara positif harus diterima sebagai suatu initial hypothese. Mengapa Proklamasi dan Dekrit berlaku adalah soal methajuridis.

(more…)

Read Full Post »

Copy of Pustaka Klasika

Oleh Miftakhul Huda*

Adalah Soepomo ahli hukum adat dan Internasional yang populer sebagai arsitek UUD 1945 atau UUD Proklamasi. Perannya sangat penting, karena ia sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai), Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar (UUD), dan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Zyunbi Linkai). Perdebatan dalam sidang BPUPKI, tokoh ini kali pertama mengenalkan staatsidee, dasar apa negara mau didirikan dengan tawaran“negara kekeluargaan”.

Soepomo selalu disandingkan Soekarno berhadapan dengan gagasan Yamin dan Hatta. Selain cita negara, “Penjelasan Tentang UUD 1945” yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia Tahun II (Tahun 1946) No.7 tidak ditetapkan PPKI menimbulkan problem tersendiri. Soepomo diyakini menurut banyak ahli, sebagai penyusun Penjelasan tersebut. Pasca Dekrit Presiden, UUD Proklamasi kembali dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1959 No.75.. Pendapat akhirnya terbelah menjadi dua, yaitu kelompok yang memandang penjelasan bagian UUD 1945 dan pendapat Penjelasan hanya merupakan komentar tidak resmi.

Akhirnya selesai sudah status Penjelasan pasca dekrit Presiden dengan MPR menetapkan UUD 1945 hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal (Pasal III Aturan Tambahan Perubahan Keempat UUD 1945). Ahli hukum ini sejatinya banyak ditentang, namun pada sisi lain gagasannya langsung atau tidak langsung masih menjadi kiblat dalam menyusun konstitusi yang pernah berlaku, termasuk di dalam MPR yang masih menguatkan norma penjelasan dalam materi muatan konstitusi dalam Perubahan UUD 1945 (1999-20002).

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: