Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘MK’

Parpol Peserta Pemilu 2014/politik.kompasiana.com.

Parpol Peserta Pemilu 2014/politik.kompasiana.com.


Oleh MIFTAKHUL HUDA*

Sebelumnya telah dikemukakan Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (1) untuk Pemilu Anggota DPR dan Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (2) untuk pemilu anggota DPD, saat ini akan dibahas cara penghitungan kursi dan penetapan caleg terpilih untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sebagaimana pemilu DPR, cara menghitung perolehan kursi bagi parpol peserta pemilu 2014 dan penetapan calon legislatif terpilih untuk pemilu DPRD jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan tahapan penghitungan kursi pada Pemilu 2009.

Artikel singkat dan sederhana ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) dan penjabarannya dalam Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 (PKPU 29/2013). Selain itu, terkait ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dikenal dengan istilah parliamentary threshold (PT), Mahkamah Konstitusi telah memutus PT yang diberlakukan untuk pemilu DPRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta putusan MK yang lain. Artikel ini disertai perbandingan dengan mengutip putusan MK mengenai cara penghitungan kursi parpol yang benar pada Pemilu 2009.

C. Pemilu Anggota DPRD
(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Siapa sosok dengan nama lengkap Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, S.H. atau biasa dipanggil Pak Sri atau Pak Mantri ini? Penulis berusaha mengungkap sisi-sisi penting pemikiran tokoh kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 15 April 1926 ini. Akan tetapi tulisan ini terbatas menampilkan gagasannya seputar pengujian konstitusional dan perubahan konstitusi melalui prosedur formal yang menjadi tuntutan kuat sejak reformasi 1998.

Dia akademisi dengan banyak karya-karya orisinil. Karya pentingnya adalah “Hak Menguji Material di Indonesia” yang terbit pada 1971 dan “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” pada 1979. Sumbangsih pemikirannya dalam pengujian konstitusionalitas UU merangsang kajian selanjutnya saat peraturan perundang-undangan hanya memperkenankan menguji aturan di bawah UU. Buku “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” yang asalnya dari disertasinya ini berperan memberi landasan yuridis konstitusional dalam mereformasi konstitusi saat fundamental law seolah-olah merupakan harga mati untuk ditinjau ulang.

Bagaimana pemikiran Pak Mantri ini? Selengkapnya download: Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi_Miftakhul Huda_Jurnal Konstitusi Edis 4-November Sumber Foto: antarafoto.com

Read Full Post »

Gedung MK

Gedung MK

ABSTRAK

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/ anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya praktik money politic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif umumnya diputus dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan sebuah putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada lebih jauh juga dinilai berdasarkan prinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang sama.
(more…)

Read Full Post »

Bangsa dan negara ini menghadapi aneka masalah besar, menggunung, dan berat. Pengadilan hanya menambah beban bangsa jika harapan masyarakat terus dikecewakan. Sebaliknya, pengadilan akan membantu mengurangi beban bangsa jika hakim tidak hanya berpikir menerapkan UU, tetapi secara progresif menjadi vigilante.” (Satjipto Rahardjo: 2007)

Keresahan Almarhum Satjipto Rahadjo juga dirasakan bersama. Bagaimana tidak, sejak 1998 tujuan reformasi hukum belum sepenuhnya tercapai. Perubahan belum menyentuh perilaku yang diharapkan. Hasil survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) pada 2008 lalu atas judicial system di Asia, masih menempatkan Indonesia sebagai peringkat ke-12, jauh di bawah Singapura pada peringkat ke-2. Hal ini menunjukkan rendahnya kinerja lembaga hukum, dimana praktik mafia peradilan atau judicial corruption masih marak terjadi. Sorotan masyarakat akan rekam jejak buruk lembaga hukum kita tahun ini dengan reaksi keras publik atas proses hukum Bibit Waluyo-Chandra M. Hamzah sebagai upaya melemahkan lembaga yang memberas korupsi.

Benar saat ini proses hukum banyak menyentuh pejabat tinggi, produk UU setiap saat disahkan, dan berbagai institusi dan kebijakan dibentuk. Akan tetapi semuanya baru perubahan bentuk dan sitem ketatanegaran dan banyak sifatnya seremonial dan trend belaka. Reformasi belum menyentuh masalah mendasar perilaku korupsi di semua kalangan dan lapisan masyarakat. Korupsi semakin terbuka dan mewabah di segala penjuru, di daerah-daerah dan segala golongan, jabatan dan lapisan. Di perdengarkannya rekaman pembicaraan di MK membuktikan penegakakan hukum diwarnai penghianatan dan ketidakjujuran. Jika penegak hukum mau bertindak korup, maka sistem ideal apapun tidak akan ada artinya. Negara hukum hanya indah tercantum dalam konstitusi tanpa makna dan hanya menjadi klaim bernegara hukum.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

Forum Previlegiatum adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/ tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. (J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63) Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional)”.

Hak-hak khusus ini berlaku untuk pejabat-pejabat tinggi tertentu dan diadili Mahkamah Agung (MA) yang dikenal saat berlakunya UUDS 1950 dan Konstitusi RIS. Pasal 106 UUS 1950 menyatakan: “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukkannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang”. Menurut Soepomo (1950) pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari Konstitusi RIS dan berdasar dokumen resmi atau pembicaraan di parlemen menurutnya tidak disinggung sebab-sebabnya.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

 

Impeachment menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment” (Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn.: West Group,1991, hlm. 516) Sementara Encyclopedia Britanica mengartikan sebagai “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body.

Impeachment adalah sebuah proses pidana terhadap pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Proses impeachment diawali adanya articles of impeachment, sebagaimana layaknya surat dakwaan dalam peradilan pidana. impeachment oleh karenanya merupakan proses pendakwaan perbuatan yang dianggap menyimpang dari pejabat publik. Yang perlu digarisbawahi bahwa proses impeachment adalah sidang politik sebagai kontrol parlemen terhadap pejabat publik, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi penjara (kurungan) atau denda sebagaimana putusan lembaga peradilan umum.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda, S.H.

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

photo: Ray Bachtiar/Humas MK

(Praktisi Hukum di Surabaya)

PENDAHULUAN

Ultra petita dalam hukum formil mengandung pengertian penjatuhan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau meluluskan lebih dari pada yang diminta. Ultra petita menurut I.P.M.Ranuhandoko adalah melebihi yang diminta.[1] Ultra petita sendiri banyak dipelajari di bidang hukum perdata dengan keberadaan peradilan perdata yang lebih tua berdiri sejak ditetapkan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Di dalam perkara pengujian Undang-Undang (UU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi polemik dengan digunakan ultra petita dalam beberapa putusannya.

MK dilahirkan berdasarkan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C dan Pasal 7B Perubahan Ketiga UUD 1945 yang disahkan pada 9 November 2001. Salah satu kewenangan MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final UU terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Pengujian UU sendiri sebelumnya oleh sebagian ahli hukum tata negara masih ditentang, karena UU merupakan produk badan legislatif tertinggi, setidaknya produk 2 (dua) lembaga tinggi negara. Kalaupun bisa diuji yang berhak satu-satunya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi negara. Di samping itu, penolakan mereka selalu dikaitkan ajaran trias politika dengan pemisahan kekuasaan (separation of power) yang tidak dianut, bentuk negara Indonesia kesatuan, dan anggapan produk DPR dan presiden sangat mustahil inkonstitusional.

Sebaliknya yang berpandangan progresif memandang UU, termasuk Ketetapan MPR (Tap MPR) jika bertentangan dengan UUD harus dikalahkan berdasarkan hirarki norma hukum UUD 1945 sebagai hukum tertinggi. UU dapat di ganggu-gugat karena bukan merupakan produk lembaga pemegang kedaulatan rakyat, dan hanya produk pemegang kedaulatan hukum (legal sovereignty) kedua sehingga harus tunduk dengan produk pemegang kedaulatan hukum pertama yakni UUD 1945 dan Tap MPR.

Sejak kemerdekan Indonesia UU diperlakukan “sakral”, termasuk UUD 1945 dan Tap MPR. Secara tegas UU dapat diuji berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. MPR satu-satunya yang berhak menguji dengan anggapan sesuai struktur ketatanegaraan. Sehingga MPR menguji konstitusionalitas dapat dengan pembatalan (invalidation) abstrak-formal dan kekuasaan Mahkamah Agung (MA) mengadili perkara dengan pembatalan praktikal.[2] Pasal 11 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menambah wewenang MA menyatakan tidak berlaku peraturan di bawah UU melalui pembatalan abstrak-formal dengan permohonan langsung.

Kekuasaan MPR menguji UU meskipun dibenarkan, akan tetapi memiliki banyak kelemahan yaitu: MPR sebagai lembaga politik, alat-alat kelengkapan dan sidang-sidang MPR tidak mendukung, soal konflik norma hukum tidak layak ditetapkan konstitusionalitasnya dengan voting, masalah hukum berubah menjadi masalah politik serta MPR menguji UU pada dasarnya menguji produknya sendiri karena DPR sebagai unsur utama MPR.[3]

MPR hampir tidak pernah menguji produk DPR dan presiden, baik semenjak MPR terbentuk, maupun setelah tahun 2000 sejak ditegaskan hak mengujinya. MPR pernah melakukan pengujian berdasarkan Tap MPRS No. XIX/MPRS/1966 jo No. XXXIX/MPRS/1968 tentang peninjauan kembali produk-produk legislatif di luar MPRS yang tidak sesuai UUD 1945, akan tetapi pelaksanaan pengujian dilakukan sendiri oleh pembentuk UU, bukan oleh MPRS.[4]

Ditetapkannya lembaga tersendiri di luar MA, berdasarkan pemikiran mengatasi kelemahan-kelemahan di atas dan konsekuensi dianutnya dalam UUD 1945 pasca amandemen dengan paham pemisahan kekuasaan dengan prinsip checks and balances antarlembaga negara. Paham pemisahan kekuasaan ini berpengaruh terhadap mekanisme kelembagaan dan hubungan antarlembaga negara, termasuk penegasan sistem pemerintahan presidensial dengan penataan sistem parlem dua kamar (bicameralism), pemilihan presiden langsung termasuk soal judicial review.

Dalam menjalankan kewenangan menguji konstitusionalitas UU, MK banyak mendapat kritik mengenai substansi perkaranya dan bagaimana hukum formilnya khususnya masalah ultra petita. Pihak yang menolak ultra petita menganggap MK telah memasuki ranah legislatif, tidak sesuai asas hukum perdata yang melarang ultra petita serta ketentuan ultra petita sendiri tidak diatur dalam UUD 1945 maupun dengan UU No. 23 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK).

Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi berbagai kritikan menegaskan putusan MK boleh saja memuat ultra petita jika pasal yang dimohonkan terkait pasal-pasal lain (jantung dari UU) dan larangan putusan mengandung ultra petita hanya berlaku di peradilan perdata. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan membenarkan ultra petita di MK, asal saja dalam permohonan judicial review meminta keadilan (ex aequo et bono).[5]

(more…)

Read Full Post »

Older Posts »

%d bloggers like this: