Feeds:
Posts
Comments

Posts Tagged ‘Presiden’

Oleh Mohammad Fajrul Falaakh

Menyimak matriks pendapat di Pansus Bank Century (Kompas, 18/2/2010, halaman 1), semestinya DPR akan menerbitkan mosi tak percaya terhadap kebijakan pemerintah menalangi Bank Century. Jika benar, mosi itu jadi instrumen pengawasan legislatif terhadap kebijakan eksekutif dalam sistem presidensial.

Penggunaan instrumen itu akan menormalkan keterpisahan eksekutif-legislatif dan fungsi pengawasan oleh DPR, yang terdistorsi oleh Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 dan koalisi parlementer.

(more…)

Advertisements

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

Forum Previlegiatum adalah hak khusus yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi untuk diadili oleh suatu pengadilan yang khusus/ tinggi dan bukan oleh pengadilan negeri. (J. C. T. Simorangkir dkk, Kamus Hukum, Aksara Baru, 1983, hal. 62-63) Sedangkan Saldi Isra mendefinisikan “Pemberhentian pejabat tinggi negara, termasuk presiden, melalui proses peradilan khusus (special legal proceedings). Pejabat yang dianggap melanggar hukum diberhentikan melalui mekanisme pengadilan yang dipercepat tanpa melalui proses dari tingkat bawah (konvensional)”.

Hak-hak khusus ini berlaku untuk pejabat-pejabat tinggi tertentu dan diadili Mahkamah Agung (MA) yang dikenal saat berlakunya UUDS 1950 dan Konstitusi RIS. Pasal 106 UUS 1950 menyatakan: “Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Mahkamah Agung, Djaksa Agung pada Mahkamah Agung, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Keuangan, Presiden Bank-Sirkulasi dan juga pegawai-pegawai, anggota-anggota majelis-majelis tinggi dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk dengan undang-undang, diadili dalam tingkat pertama dan tertinggi juga oleh Mahkamah Agung, pun sesudah mereka berhenti, berhubung dengan kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan undang-undang dan yang dilakukkannya dalam masa pekerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan undang-undang”. Menurut Soepomo (1950) pasal UUDS 1950 diambil begitu saja dari Konstitusi RIS dan berdasar dokumen resmi atau pembicaraan di parlemen menurutnya tidak disinggung sebab-sebabnya.

(more…)

Read Full Post »

Oleh Miftakhul Huda*

 

Impeachment menurut Black’s Law Dictionary adalah sebagai “A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment” (Lihat Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern, St. Paul, Minn.: West Group,1991, hlm. 516) Sementara Encyclopedia Britanica mengartikan sebagai “a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body.

Impeachment adalah sebuah proses pidana terhadap pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan quasi political court. Proses impeachment diawali adanya articles of impeachment, sebagaimana layaknya surat dakwaan dalam peradilan pidana. impeachment oleh karenanya merupakan proses pendakwaan perbuatan yang dianggap menyimpang dari pejabat publik. Yang perlu digarisbawahi bahwa proses impeachment adalah sidang politik sebagai kontrol parlemen terhadap pejabat publik, sehingga sanksi yang dijatuhkan bukan sanksi penjara (kurungan) atau denda sebagaimana putusan lembaga peradilan umum.

(more…)

Read Full Post »

%d bloggers like this: