Feeds:
Posts
Comments

Parpol Peserta Pemilu 2014/politik.kompasiana.com.

Parpol Peserta Pemilu 2014/politik.kompasiana.com.


Oleh MIFTAKHUL HUDA*

Sebelumnya telah dikemukakan Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (1) untuk Pemilu Anggota DPR dan Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (2) untuk pemilu anggota DPD, saat ini akan dibahas cara penghitungan kursi dan penetapan caleg terpilih untuk pemilu anggota DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.

Sebagaimana pemilu DPR, cara menghitung perolehan kursi bagi parpol peserta pemilu 2014 dan penetapan calon legislatif terpilih untuk pemilu DPRD jauh lebih mudah apabila dibandingkan dengan tahapan penghitungan kursi pada Pemilu 2009.

Artikel singkat dan sederhana ini berdasarkan UU No. 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) dan penjabarannya dalam Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 (PKPU 29/2013). Selain itu, terkait ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dikenal dengan istilah parliamentary threshold (PT), Mahkamah Konstitusi telah memutus PT yang diberlakukan untuk pemilu DPRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, serta putusan MK yang lain. Artikel ini disertai perbandingan dengan mengutip putusan MK mengenai cara penghitungan kursi parpol yang benar pada Pemilu 2009.

C. Pemilu Anggota DPRD
Continue Reading »

Anggota DPD Dapil Jawa Timur yang terpilih pada periode 2009-2014

Anggota DPD Dapil Jawa Timur yang terpilih pada periode 2009-2014

Oleh MIFTAKHUL HUDA*

B. Pemilu Anggota DPD

Dalam artikel sebelumnya telah dijelaskan secara singkat Cara Menghitung Perolehan Kursi Parpol dan Penetapan Caleg Terpilih (1), saat ini akan dijelaskan secara sederhana bagaimana cara dan prosedur yang digunakan setelah diperoleh suara masing-masing caleg anggota DPD dan peringkat suaranya.

Berbeda dengan pemilu anggota DPR dan pemilu anggota DPRD provinsi dan DPR kabupaten/kota, untuk pemilu anggota DPD, pemilih memberikan suaranya kepada calon perseorangan calon anggota (baca: caleg) DPD tersebut. Pemilu untuk memilih para anggota DPD dilaksanakan dengan sistem distrik berwakil banyak. Menurut UU 8/2012, pada setiap provinsi ditetapkan sebagai satu dapil dengan alokasi sebanyak empat kursi. Jadi pada tiap provinsi ditetapkan empat orang sebagai representasi daerahnya di Jakarta.

Bagaimana tata cara penetapan seorang caleg DPD yang terpilih?
Continue Reading »

Oleh MIFTAKHUL HUDA*
pemilu_2
Lebih mudah cara menghitung perolehan kursi bagi partai politik (parpol) peserta pemilu 2014 dan penetapan calon legislatif terpilih apabila dibandingkan tata cara penghitungan kursi yang digunakan pada Pemilu 2009.

Untuk menghitung perolehan kursi untuk pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012 (UU 8/2012) dan dijabarkan dalam Peraturan KPU No.29 Tahun 2013 (PKPU 29/2013). Selain itu, terkait ambang batas perolehan suara untuk mendapatkan kursi di parlemen atau dikenal dengan parliamentary threshold (PT), Mahkamah Konstitusi memutus PT yang diberlaku untuk pemilu DPRD inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Continue Reading »

Siapa sosok dengan nama lengkap Prof. Dr. Sri Soemantri Martosuwignjo, S.H. atau biasa dipanggil Pak Sri atau Pak Mantri ini? Penulis berusaha mengungkap sisi-sisi penting pemikiran tokoh kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 15 April 1926 ini. Akan tetapi tulisan ini terbatas menampilkan gagasannya seputar pengujian konstitusional dan perubahan konstitusi melalui prosedur formal yang menjadi tuntutan kuat sejak reformasi 1998.

Dia akademisi dengan banyak karya-karya orisinil. Karya pentingnya adalah “Hak Menguji Material di Indonesia” yang terbit pada 1971 dan “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” pada 1979. Sumbangsih pemikirannya dalam pengujian konstitusionalitas UU merangsang kajian selanjutnya saat peraturan perundang-undangan hanya memperkenankan menguji aturan di bawah UU. Buku “Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi” yang asalnya dari disertasinya ini berperan memberi landasan yuridis konstitusional dalam mereformasi konstitusi saat fundamental law seolah-olah merupakan harga mati untuk ditinjau ulang.

Bagaimana pemikiran Pak Mantri ini? Selengkapnya download: Pengujian UU dan Perubahan Konstitusi_Miftakhul Huda_Jurnal Konstitusi Edis 4-November Sumber Foto: antarafoto.com

Gedung MK

Gedung MK

ABSTRAK

Pola pelanggaran Pemilukada secara langsung dan praktik Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil Pemikukada mengalami perkembangan pesat. Pelanggaran yang mendominasi, yaitu mobilisasi dan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil, penyalahgunaan jabatan dan fasilitas/ anggaran negara oleh calon incumbent, dan maraknya praktik money politic. Pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif umumnya diputus dengan pemungutan suara ulang dalam putusan akhir atau didahului dengan sebuah putusan sela. Tidak hanya itu, beragamnya pelanggaran pada tahapan-tahapan Pemilukada lebih jauh juga dinilai berdasarkan prinsip Pemilu free and fair, sehingga putusan MK sejak 2008 memiliki delapan model berdasarkan karakteristik yang sama.
Continue Reading »

Oleh Salahuddin Wahid

Munas Partai Keadilan Sejahtera 2010 memutuskan membuka diri bagi pengurus non-Muslim. Walau merupakan penegasan sikap yang diambil di Denpasar 2008, sikap itu tetap menarik perhatian karena dilakukan melalui perubahan AD/ART.

Tanggapan terhadap sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu beragam. Di dalam kalangan PKS ada yang menolak, ada yang menerima. Di luar PKS ada yang menganggap strategi itu tepat, ada juga yang menganggapnya sebagai langkah kontraproduktif. Akan lebih banyak jumlah mereka yang meninggalkan PKS dibandingkan dengan pemilih baru.
Continue Reading »

Oleh Donny Gahral Adian

Gegap gempita calon independen untuk kursi kepresidenan mesti dicermati baik-baik. Di satu sisi ada soal hak konstitusional yang setara atas partisipasi politik. Di sisi lain, alergi politik terhadap partai sebagai mesin partisipasi yang bekerja maksimal.

Dua soal mesti didedah pelan-pelan. Pertama, apakah benar hak konstitusional warga terpangkas oleh kepartaian sebagai representasi politik? Kedua, apakah benar partai tidak bekerja maksimal dalam memompa partisipasi politik warga. Saya cenderung berhati-hati untuk segera memberi jawaban positif.
Continue Reading »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: